Walaupun pertumbuhan ekonomi sejak krisis pada 1998 membaik, ternyata problem ekonomi kita masih stagnan. Proses stagnasi ini seakan-akan meneggelamkan kita dalam jebak kubang neoliberalisme yang akut. Sebagaimana diketahui dalam ilmu sosiologi, hukum besi sejarah peradaban, dikenal tiga teori hubungan parasitisma. Pertama, jika pasar lebih kuat dari negara dan rakyat, lahirlah neoliberalisme. Kedua, jika negara lebih kuat dari pasar dan rakyat, lahirlah otoritarianisme. Ketiga, jika rakyat lebih kuat dari pasar dan negara, lahirlah neotribalisme. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bangsa kita tidak mengalami tiga hantu peradaban—neoliberal, otoritarianisme, neotribalisme—yang menghancurkan nilai-nilai ideal kemanusiaan?




Oleh :
Subiakto Tjakrawerdaja
Yayasan Damandiri
2007


COVER
Motto
Ucapan Terimakasih
Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Semua usaha tersebut mengacu pada Pancasila dan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Upaya merealisasikan cita-cita tersebut telah dilaksanakan melalui proses pembangunan nasional (BANGNAS), dengan menggunakan dasar konsep Wawasan Nusantara (WASANTARA ). Dalam konsep itu tercakup pengertian perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan–keamanan. Demikian pula dalam GBHN telah dinyatakan bahwa untuk dapat tetap memungkinkan berlangsungnya BANGNAS secara aman dan lancer, perlu dipelihara terus menerus Ketahanan Nasional (TANNAS) yang tangguh dan sebaliknya dengan TANNAS yang tangguh akan lebih mendorong lagi BANGNAS.

B. Maksud dan Tujuan
C. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian
D. Ruang Lingkup Pembahasan
E. Pengertian Pokok
F. Sistematika Penulisan

BAB II PERAN PELAKU EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM
Sumberdaya (SD) diperlukan oleh setiap bangsa untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu dalam proses BANGNAS, sumberdaya yang terdiri atas sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) menempati titik sentral. SDM dan SDA saling tergantung dan harus memiliki kualitas yang tinggi.
SDM yang berjumlah besar di Indonesia menunjukkan indikasi rata-rata tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sayang, penyebarannya yang tidak merata. Karena itu, kualitas SDA ditinjau dari rata-rata tingkat pendidikan dan taraf hidup yang relatif masih belum cukup tinggi, jelas memerlukan pembinaan lebih lanjut.

A. Potensi Sumberdaya
B. Kondisi dan Ciri Pelaku Ekonomi
C. Peran Pelaku Ekonomi dalam Pengembangan SDA
D. Peran Pelaku Ekonomi dalam Pembangunan Nasional

BAB III POKOK PERMASALAHAN PELAKU EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN SDA
Dalam upaya mewujudkan tujuan Nasional, Pemerintah telah melaksanakan rangkaian program-program yang dimaksudkan untuk mendukung BANGNAS. Dengan maksud agar BANGNAS itu dapat lancar dan benar-benar menuju pada tujuan Nasional sebagaimana telah ditetapkan, melalui GBHN telah dirumuskan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup arah dan upaya BANGNAS. Secara efektif pola umum itu telah dilaksanakan sejak tahun 1969, dalam bentuk rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I,II,III dan pada saat ini sedang dilaksanakan Pelita IV.

A. Peran Pelaku Ekonomi dalam Pengembangan SDA
B. Beberapa Masalah Setrategis

BAB IV BENTUK KESEIMBANGAN TATA PERAN PELAKU EKONOMI
Dalam rangka memecahkan pokok permasalahan strategis seperti yang telah disampaikan dalam bab III, dan dengan menggunakan tata pikir pendekatan kesisteman perlu lebih dahulu dibahas pengertian sistem perekonomian Indonesia yang mewadahi dinamika peran pelaku ekonomi dalam proses transformasi SDA.
Sistem ekonomi termasuk kedalam sistem terbuka, yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik (geografi, sumberdaya alam, dan demografi), dan lingkungan non fisik (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan). Sistem terbuka berbeda dengan sistem tertutup, di mana dalam sistem tertutup perubahan akan selalu kembali kepada kesetimbangan awal yang tidak terjadi pada sistem terbuka. Dengan demikian dalam sistem perekonomian yang sifatnya terbuka, kesetimbangan yang baru dicapai diharapkan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai kesetimbangan yang sebelumnya atau yang awal.

A. Sistem Ekonomi Pancasila
B. Model Keseimbangan Tata Peran Pelaku Ekonomi
1. Gambaran Umum
2. Ruang Lingkup Model
3. Beberapa Asumsi Model
4. Ciri-ciri Model
5. Bentuk dan Model
6. Mekanisme Operasional
7. Mekanisme Pengendalian Model

BAB V PENERAPAN DAN IMPLIKASI MODEL TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam bab-bab sebelumnya telah disampaikan pokok-pokok pikiran strategis mengenai model tata peran yang disebut MKTPPE. Dengan menyadari bahwa bentuk model merupakan konsepsi strategis, maka masih terdapat bidang-bidang atau aspek-aspek dalam MKTPPE yang memerlukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam, khususnya secara empiris.
Sebagai konsekuensinya proses penerapan konsepsi strategis MKTPPE yang relatif ideal akan dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya pada kasus-kasus yang sifatnya mendua dimana diperlukan berbagai kebijakan dari pengambil keputusan tertinggi.

A. Penerapan Model Tata Peran
B. Implikasi Model Terhadap Pembangunan Nasional, WASANTARA dan TANNAS

BAB VI PUNUTUP
A. Kesimpulan
Buku ini disusun dengan maksud untuk menyampaikan gambaran pokok-pokok pikiran mengenai upaya untuk menjawab permasalahan pokok yang dijumpai dalam pengembangan SDA oleh para pelaku ekonomi sebagai bagian dari kegiatan BANGNAS.
B. Saran-saran
C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I Ikhtisar Perbandingan Antar Pelaku Ekonomi
Tabel II Hasil Perbandingan Kumulatif Atas Evaluasi Beberapa Posisi Pelaku Ekonomi
Tabel III Model keseimbangan Tata Peran Antar BUMN-Koperasi-Swasta Dalam Pengembangan SDA

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Hubungan SD dengan Pembangunan
Gambar II Hubungan Pelaku Ekonomi & Pemerintah Dalam Pengembangan SDA
Gambar III Hubungan dan Keterikatan Peran Pelaku Ekonomi Dalam Pengembangan SDA, WASANTARA dan TANNAS
Ganbar IV Posisi dan Status Pelaku Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional
Gambar V Pola Kondisi Keseimbangan yang Diwujudkan oleh Mekanisme Operasional MKTPPE
Gambar VI Mekanisme Pengendalian MKTPPE
Gambar VII Langkah Penerapan MKTPPE Melalui SISMENAS


LAMPIRAN

1. Data-data Pokok dalam Perekonomian Internasional Akhir 1985, Negara-negara Industri
2. Produk Nasional per Kapita Indonesia
3. Proyeksi Produksi, Konsumsi Ekspor dan Impor Beras Dunia

FUNGSI KONTROL SWASTA SEBAGAI MODEL PENJABARAN PASAL 33
Isi tulisan Sutrisno Iwantono dengan judul seperti tersebut diatas, menurut pendapat saya dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir terhadap gagasanawal yang telah saya tuangkan dalam Kertas Karya Perorangan [TASKAP] pada saat saya mengikuti Kursus Reguler Angkatan XIX Lemhanas1986 yang lalu.
Gagasan awal tersebut merupakan hasil penelitian gagasan berdasar pengarahan dari Lemhanas yang tertuang dalam judul Taskap ;Pembagian Peran Antara Sektor Negara,Koperasi dan Swasta Dalam Pengembangan Sumberdaya Alam. Adapun tujuannya adalah merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat membantu upaya merumuskan keseimbangan tata peran pelaku ekonomi dalam proses pembangunan ekonomi nasional, yang sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus dapat memperkuat Ketahanan Nasional.