Ada banyak modal untuk membangun-memperbaiki bangsa. Ada banyak model dalam memajukan negara. Modal dan model inilah sesunguhnya yang sedang dicari oleh pemerintah sehingga hasil akhirnya belum terlihat nyata. Kita punya modal sumber daya alam, modal sosial dan modal ilmu pengetahuan. Kita juga punya model pembangunan kapitalistik, sosialistik dan Pancasila. Modal dan model ini disinergikan oleh berbagai pihak dalam rangka tercapainya cita-cita bersama.
Tetapi, menemukan modal-model dan aplikasikannya tentu saja bukan perkara mudah. Sebab pilihan memperbaiki bersama bangsa ini hanya tinggal dua. Memperbaiki bersama dengan lebih menyeluruh dan mendasar atau sepotong-sepotong. Memilih solusi menyeluruh dan mendasar akan membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu yang luarbiasa besar tetapi memuaskan hasilnya. Sedang memililih solusi sepotong-sepotong [parsial] akan lebih cepat tetapi seringkali tidak berjangka panjang apalagi adekuat. Karena itu pilihan solusi menyeluruh dan mendasar sudah menjadi keniscayaan kita semua. Tentu saja disertai tanggung jawab cinta tanah air dan pemenuhan cita-cita bangsa.

Oleh:
SUBIAKTO TJAKRAWERDAJA
@Yayasan Damandiri
Jakarta
2007

Cover

Sekapur Sirih Penulis
• Memedulikan Indonesia

BAB I IMPLEMENTASI DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA
Strategi Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi yang Berkeadilan-6
Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, sampai sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempuranaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat-10
Menciptakan Distribusi Demokratis-13
Strategi Penghapusan Kesenjangan-17
Realokasi Aset Guna Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat-20
Dasar Konstitusi Ekonomi Rakyat-24
Mendesain Partisipasi Rakyat Dalam Berekonomi-29
Menggagas Ekonomi Masa Depan: Ekonomi Kemandirian-31

BAB II MEMBERDAYAKAN PENGUSAHA KECIL
Usaha Kecil Sebagai Ekonomi Rakyat-34
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama PJP I dan PJP II membuahkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan. Hasil-hasil tersebut dapat dilihat pada angka-angka makro ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto [PDB] sebasar rata-rata 7 persen per tahun. Pendapatan perkapita mencapai US S 1.000 lebih, dan penduduk di bawah garis kemiskinan menurun drastis dari 70 persen di awal Pelita I menjadi hanya 11 persen pada tahun 1996. Bersamaan dengan itu hasil-hasil pembangunan lainnya juga cukup berhasil. Misalnya, kita telah sukses mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi [migas] dengan meningkatkan peranan non-migas dalam perekonomian kita. Di bidang pertanian, kita juga telah berhasil mencapai swasembada pangan.

Peran Usaha Kecil dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat-37
Strategi dan Kebijakan Pembinaan Pengusaha Kecil-41
Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Pengusaha Kecil-47
Pengusaha Kecil Di Abad 21-53
Usaha Mendesain Kemandirian Bangsa-58
Kita Membutuhkan Teladan Kepemimpinan-60

BAB III KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI
Pembangunan Koperasi Indonesia-62
Keberadaan koperasi di Indonesia hingga saat ini masih ditanggapai dengan pola pikir yang sangat beragam. Hal seperti itu wajar saja. Sebab, sebagai seperangkat sistem kelembagaan yang menjadi landasan perekonomian kita, koperasi akan selalu berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan lingkungan. Dinamika itulah yang mengundang lahirnya beraneka pola pikir tersebut. Gejala seperti itu justru sangat posisitf bagi proses pendewasaan koperasi.
Politik Ekonomi Koperasi [Belajar dari Hatta]-71
Memperkuat Ekonomi Rakyat Melalui Koperasi-77
Koperasi Sebagai Badan Usaha-78
Koperasi Unit Desa Sebagai Pusat Kegiatan Pedesaan-85
Strategi Pemberdayaan Koperasi Memasuki Globalisasi-97
Manajemen Koperasi dalam Pasar yang Kompetitif-100
Koperasi Indonesia Menyongsong Millenium Ketiga-104

BAB IV KEMITRAAN SEBAGAI USAHA STRATEGIS MEMASUKI PASAR BEBAS
Kemitraan sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Ekonomi-112
Pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada pertengahan tahun 1996 oleh Presiden RI merupakan upaya strategis. Hal ini untuk lebih memacu ketahanan ekonomi nasional yang masih menghadapi kesenjangan dan mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era globaisasi. Melalui kemitraan usaha antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha besar harus, gerakan ini harus menjadi aliansi strategis.

Kemitraan di Bidang Investasi-121
Strategi Kemitraan dalam Membangun Distribusi Pangan-124
Prospek Kemitraan di Era Pasar Bebas-127
Kemitraan, Koperasi, dan Reformasi Ekonomi-132
Penguasaan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri-135
Peningkatan Kemampuan Daya Saing di Pasar Global-131

BAB V PENUTUP MENYELESAIKAN KEMISKINAN BANGSA
Sejarah Kemiskinan-140
Nobel Perdamaian 2006 akhirnya jatuh kepada "pejuang kaum miskin." Setelah melalui serentetan kontestasi dan penjurian yang panjang, M. Yunus, tokoh perbankkan dari Banglades, pendiri dan pengelola Grameen Bank akhirnya dianggap lebih layak dari peserta lainnya, termasuk Presiden SBY.
Nobel, sebagai "penghargaan tingkat dunia" tentu saja menarik untuk disimak. Terutama alasan mengapa nobel perdamaian kali ini disematkan pada tokoh kemiskinan dan bukan tokoh perdamaian. Tak lain karena salah satu akar kekerasan yang menimbulkan sulitnya terjadi perdamaian adalah "kemiskinan." Itu artinya, membebaskan orang dari kemiskinan adalah membebaskan orang dari kekerasan. Dan, membebaskan orang dari kekerasan adalah modal menciptakan perdamaian. Singkatnya, seluruh kebebasan, termasuk kebebasan dari kemiskinan pada masa sekarang (terutama di negara-negara miskin) jauh lebih penting dari sekedar bebas dari kekerasan dan perang. Mengatasi kemiskinan lebih penting dari menghadirkan perdamaian.

Belajar dari Sejarah-142
Keluar Dari Stagnasi Ekonomi-145
Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila-147
Sejarah Sistem Ekonomi Pancasila-148
Strategi Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila-155
Mengefektifkan Pasar dan Negara-167
Menggerakan Ekonomi Mikro-158