Globalisasi adalah ‘akhir dari negara bangsa’. Demikian kredo neoliberalisme dalam melukiskan nasib negara dalam rejim perdagangan bebas. Steger (2002) menamakan ideologi tersebut sebagai ‘globalisme’, sementara sebelumnya Held (1999) menamakannya ‘hyperglobalisme’. Pokok pandangan dari neoliberalisme adalah bahwa globalisasi membuat kekuasaan negara dan kebijakan ekonomi nasional menjadi tidak lagi memiliki signifikansi dan efektivitas sebagaimana dulu ketika globalisasi belum bersimaharaja.
Oleh:
Subiakto Tjakrawerdaja
Yayasan Damandiri
2007
COVER
Bab I Memahami Globalisasi dan Neoliberalisme di Indonesia
Globalisasi dengan neo-liberalnya telah hidup dan menjadi madzab ekonomi yang mempengaruhi banyak negara. Globalisasi telah memberi pengaruh dan efek dalam ekonomi dan politik kita. Intinya, madzab neo-liberal sebagai anak kandung globalisasi yang menjadikan pasar menjadi fundamentalis, pro-pertumbuhan dan bukan pemerataan serta menjadikan kesejahteraan umum bukan sebagai tujuan sedang tren di berbagai negara.
Pemahaman terhadap globalisasi dan neo-liberalisme akan menjadi dasar pijakan bagi pergulatan pemikiran dan kontestasi di bursa gagasan berkenaan dengan strategi membangun ekonomi negara. Tanpa pemahaman yang memadai, mustahil kita menyusun kembali agenda ekonomi yang khas Indonesia dan merupakan “teori” yang menjelma dalam urat nadi negara kita.
• Negara dan Globalisasi: Upaya Mematahkan Sebuah Mitos-6
• Negara dan Perdagangan Bebas-7
• Globalisasi, Sebuah Gejala Baru?-8
• Globalisasi Mentidaksetarakan Bangsa-10
• Mengapa Negara Melemah?-11
• Hadapi Globalisasi: Negara Harus Kuat-13
• Indonesia: Negara Pawang-19
• Menyelamatkan Indonesia, Selamatkan Rakyat-20
Bab II Indonesia dan Problem Kemiskinan
Bangsa Indonesia adalah bangsa kaya budaya, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penduduknya tergolong besar dan luas darat-lautnya tergolong sangat luas.
Sampai kira-kira 28 tahun lalu (1975) kemiskinan bukanlah topik bahasan seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah “tabu” membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan “dengan sendirinya”. Dan pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dalam barisan para pakar yang manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.
• Menghilangkan Kemiskinan dan Sejarah Kemiskinan-24
• Musuh Utama Bangsa: Kemiskinan dan Pengangguran-28
• Menanggulangi Kemiskinan Desa-30
• Konsep dan Indikator Kemiskinan-31
• Kemiskinan dan Pengangguran di Desa-34
• Review Kebijakan dan Program Kemiskinan Kita-36
• Strategi dan Kebijakan Alternatif-37
• Kemiskinan, Pengangguran dan Kekerasan-41
• Pengangguran dan Transisi Demokrasi-44
• Indonesia: Republik Pengangguran!-45
• Transisi Demokrasi Oleh Political-Economic Hit Man-46
• Kemiskinan, Aktor dan Lembaga Masa Orde Baru-46
• Strategi Ekonomi Nasional: Makro dan Mikro-52
• Melemahnya Kontributor Utama GDP-54
• Menyiasati Persaingan-55
Bab III Mendesain Ulang Konsep Ekonomi Pancasila
Bab ini membahas keterpurukan ekonomi nasional dikarenakan “ketidaksetiaannya” pada sistim ekonomi Pancasila. Reformasi yang pada awalnya berniat baik, ternyata dalam perjalanannya lebih memuja ekonomi neo-liberalisme yang menuhankan pasar. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa sesuai dengan amanat pasal 23, 27, 33-34 UUD-45 ekonomi Pancasila yang berdasarkan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan harus menjadi pilihan dalam usaha memenuhi hajat hidup orang banyak dan pencapaian dalam cita-cita bersama menuju kesejahteraan [welfare society]. Ekonomi Pancasila sejak tahun 1966-1996 terbukti menjadi ekonomi yang khas Indonesia dan berhasil mengurangi kemiskinan dari 54,2 juta jiwa (1976) atau 40,1% turun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% pada tahun 1996. Artinya 31,7 juta jiwa menjadi lebih sejahtera.
• Revitalisasi Ekonomi Indonesia-58
• Geneologi Ekonomi Pancasila-59
• Strategi Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila-68
• Ekonomi Wilopo Versus Widjojonomic-71
Bab IV Praksis Ekonomi Pancasila
Dalam sejarah pembangunan Ekonomi Pancasila sepanjang berdirinya republik ini, praktek-prakteknya sangat jelas dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini ekonomi Pancasila telah pula membuat tata kelola dan peran masing-masing tiga pelaku ekonomi [Koperasi-BUMN-Swasta] dalam melaksanakan amanat UUD-45.
• Kewirausahaan Untuk Kemakmuran-77
• Membangun Industrialisasi Terarah-78
