Kebijakan desentralisasi telah membawa perubahan dalam pengelolaan program KB Nasional dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keberhasilan program KB Nasional sangat ditentukan oleh dukungan politis dan operasional dari para pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Akhir-akhir ini, dukungan tersebut mulai menurun dan perlu ditingkatkan kembali di semua tingkat wilayah dengan advokasi, yang meliputi kegiatan pertemuan serta rapat koordinasi yang merupakan kekuatan dalam penggalangan kesepakatan baik politis maupun operasional serta pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KB Nasional di Proipinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB tersebut. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 55 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif.
Implementasi program KB Nasional di Propinsi Sumatera Utara dilihat dari komunikasi, sumber-sumber, wewenang dan sruktur birokrasi, secara umum belum berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program KB tersebut . Dilihat dari Komunikasi, yaitu berkaitan dengan kjelasan konsep kebijakan dan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan KB, telah dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana program, namun sumber daya yang digunakan ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana program KB, menunjukkan masih rendahnya dukungan komitment Pemerintah Kabupaten / Kota baik secara politis maupun operasional, dan masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor kebijakan yakni terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan seluruh stakeholders yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Program KB di Propinsi Sumatera Utara adalah fakor masih rendahnya dukungan komitmen politis dan operasional Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Program KB di daerahnya.

Oleh:
AHMAD SOFIAN RANGKUTI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007

COVER

PRAKATA

ABSTRAKSI


BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
1.2. Perumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Hasil Penelitian

BAB II: Tinjauan Pustaka

2.1. Desentralisasi
Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara bahkan telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Minat terhadap desentralisasi ini juga senada dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional (Conyers, 1983 : 97). Kini desentralisasi telah tampil universal dan diakomodasi dalam berbagai pandangan yang berbeda. Untuk memahami keberadaan dan arti penting local government sebagai konsekuensi desentralisasi ini maka sebaiknya perlu disimak perkembangan teoritis dari berbagai perspektif yang ada dalam memandang local government sebagaimana dipaparkan oleh Smith (1985, 18-45).

2.1.1. Perspektif Desentralisasi
2.1.2. Cakupan Desentralisasi
2.1.3. Elemen Desentralisasi
2.2. Implementasi Kebijakan
2.3. Program KB Nasional
2.3.1. Visi dan Misi Program KB Nasional

BAB III: Metode penelitian
3.1. Bentuk Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian diskriftif yaitu yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sumatera Utara Karena yang diteliti adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan sebagai pelaksana dari kebijakan Pemerintah tentang Program KB adalah BKKBN Provinsi Sumatera Utara.
3.3. Populasi dan sampel
Sebagai populasi dari penelitian ini adalah seluruh stakeholders yang terlibat dalam Implementasi Program KB. Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penelitian tidak akan menemui seluruh stakeholders, namun lebih terpusat kepada orang-orang kunci yang menjadi sampel dari penelitian ini, yaitu beberapa unsur pimpinan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, pimpinan dinas/badan/kantor Keluarga Berencana kabupaten/kota se Sumatera Utara, LSM bidang KB, dan tokoh masyarakat.
3.4. Rencana Sampling
3.5. Tehnik Pengumpulan Data dan Pengukurannya
3.6. Operasionalisasi Variabel
3.7. Tehnik Analsis Data

BAB IV: GAMBARAN UMUM SUMATERA UTARA
4.1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara
Di Zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernment van Sumatera, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administrative yang dinamakan Keresidenan. Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

4.2. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara
4.3. Keadaan kependudukan
4.3.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk
4.3.2. Rasio Jenis kelamin
4.3.3. Persebaran Penduduk
4.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4.5. Perekonomian
4.6. Ketenagakerjaan
4.6.1. Angkatan Kerja
4.6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
4.6.3. Tingkat Pengangguran
4.7. Administrasi Pemerintahan
4.8. Profil Keluarga Berencana Sumatera Utara
4.8.1. Pasangan Usia Subur Menurut Umur Isteri
4.8.2. Jumlah Wanita Usia Subur
4.83. Peserta KB
4.8.4. Jalur Pelayanan KB
4.8.5. Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB
Tahapan Keluarga Sejahtera
4.10. Perkembangan Keluarga Miskin

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
5.1. Hasil Penelitian
Dalam bab ini akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan kedudukan dalam program. Disamping itu juga akan dijelaskan tentang variabel penelitian yaitu implementasi program Keluarga Berencana yang meliputi tentang komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB Nasionaldi Sumatera Utara.
5.2. Karakteristik Responden
5.3. Variabel Penelitian
5.3.1. Komunikasi Kebijakan Program KB Nasiona
5.3.2. Sumber-Sumber Kebijakan Program KB Nasional
5.3.3. Kecenderungan Kebijakan Program KB
5.3.4.Struktur Birokrasi Kebijakan Program KB Nasional
5.4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program KB di Sumatera Utara
5.4.1. Dukungan Politik dan Operasional Kabupaten/Kota
5.4.2. Faktor Kelembagaan

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan .
Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Program KB di Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
Implementasi Kebijakan Program KB di Propinsi Sumatera Utara dilihat dari komunikasi, sumber-sumber, wewenang dan struktur birokrasi secara umum belum berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi KB tersebut .


DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN