Acara Gemari Show 22 Febuari 2008 pukul 19:30-21:00 wib disiarkan langsung oleh TVRI Pusat, Dradio 103,4 FM Jakarta, Dengan tema Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Kependudukan Menuju Pencapaian MDGs.
Selaku Host Prof Dr Haryono Suyono dan Pegy Melati Sukma, dan sebagai narasumber Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Bpk Lukman Edi, Kepala BKKBN Pusat Bpk Sugiri Syarif juga dihadiri Para Mahasiswa kebidanan Universitas Gunadarma Jakarta, Kepala BKKBN Propinsi se Indonesia, Para ketua LPM dari seluruh Indonesia kurang lebih berjumlah 62 orang, Lembaga Instat, Perwakilan Bapeda Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY, serta para Pejabat dan staff BKKBN Pusat dan Provinsi, Kelompok Kelurahan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan, serta segenap staff dan karyawan Yayasan Damandiri.

Tayangan TVRI:
Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, posisi geografis yang sangat strategis, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, serta hutan dan kandungan bumi yang sangat kaya merupakan modal utama untuk kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi hingga saat ini potensi besar itu tidak secara nyata memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Pada gilirannya kondisi tersebut mengakibatkan antara lain, tingginya beban ekonomi di masyarakat rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kemungkinan akan merosotmya mutu generasi yang akan datang.
Pemerintah telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penduduk sejak tahun 1960an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam program pembangunan berencana 8 tahun namun program tersebut terhenti ditengah jalan akibat krisis politik pada tahun 1965. Sejak tahun 1970an pemerintah menggulirkan kembali progam penanggulangan kemiskinan melalui program rencana pembangunan lima tahun khususnya repelita I sampai IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada repelita ke V dan VI pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosial ekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan program regular sektoral regional yang ada dalam koordinasi inpres No 3 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan yang akhirnya diwujudkan dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Upaya selama repelita ke V dan VI pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997. Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis lebih buruk pemerintah mengeluarkan program jaminan pengaman sosial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penduduk serta kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir, meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan. Upaya untuk menyeimbangkan pemerataan pembangunan antar daerah dan mengurangi penduduk miskin kini diatasi dengan membentuk kementerian pembangunan daerah tertinggal, diharapkan dengan institusi ini, daerah-daerah tertinggal dapat dipercepat pembangunannya sehingga pemerataan segera dapat dicapai. Untuk mengetahui lebih jauh kebijakan tentang pembangunan daerah tertinggal marilah kita ikuti dialog berikut ini.

Peggy (Host):
Ini karena semuanya sudah semangat mari kita mulai pak Haryono

Haryono Suyono (Host):
Bisa pak Menteri ceritakan kepada kita, Berapa kira-kira desa sekarang ini yang manusianya yang menjadi tanggung jawab pak Meneteri untuk di entaskan ?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT) (Menteri PDT):
Ada enam yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat kepada kami, apa penyebab kok semua daerah ini tertinggal, yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten yang sebenarnya tuntutan masayarkat berbasis desa akan tetapi pemerintah baru sanggup mengintervensi untuk tingkat kabupaten. Pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten tertinggal adalah pertumbuhan yang hanya sekitar 3-5 persen, sangat jauh dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Yang kedua adalah infrastruktur, yang masih sangat kurang, kemudian yang ktiga SDM yang HDI dan IPM-nya sangat dibawah rata-rata nasional. Kemudian berikutnya adalah aksesbilitas, memang pemerintah banyak bangun pusat-pusat pendidikan seiring dengan besarnya dana pendidikan kita. Banyak pemerintah membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan tetapi sebagian masyarakat kita itu susah mengakses. Rata-rata seperti puskesmas pembantu itu di daerah tertinggal itu melayaani lebih dari 200 ribu orang atau lebih dari tiga desa, sementara kan idealnya adalah satu desa dilayani oleh satu puskesmas pembantu. Kemudian berikutnya adalah kemampuan fiskal di daerah-daerah tertinggal itu dibawah dan masih sangat kurang. Diseluruh Indonesia ada 70 ribu desa dan sekitar 32 ribu desa termasuk daerah yang tertinggal.
Selanjutnya karakteristik khusus daerah yang rawan bencana dan konflik sosial, daerah-daerah yang rawan bencana otomatis sarana infrastrukturnya rusak, terutama yang rawan konflik sosial, diamana daerah terjadi konflik sosial itu pasti 5 tahun mundur.

Haryono Suyono (Host):
Pak Giri bagaimana kiranya di daerah tertinggal ini pasti KB nya juga rendah ?

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN) (Kepala BKKBN) :
Saya kira Memang di daerah-daerah tertinggal itu pada faktanya angka-angka kelahiranya memang cukup tinggi dan ini menjadi suatu pemikiran yang sangat besar karena semua komunikasi dan transportasi juga sulit, fasilita-fasilitas juga sangat rendah, jadi kalau memang demikian keadaannya maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat disitu. Sehingga kemudian masayarkat itu akan mampu paling tidak melaksanakan hak-hak dasar itu secara mandiri. Ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi manakala kita berhadapkan pada daerah-daerah tertinggal dari sisi Keluarha Berencana. Kita ambil contoh saja kebutuhan kontrasepsi itu karena mereka ini sudah daerahnya tertinggal, rawan bencana tidak bisa diberikan satu bulan atau dua bulan dan dia harusnya punya stok paling tidak satu tahun atau seterusnya.
Posisi-posisi semacam ini harus menjadi perhatian didalam upaya kita membangun bangsa dan negara ini dan tidak semudah itu kita membangun upaya-upaya pembangunan. Konsep mereka mengenai KB, karena mereka merasa daerahnya masih kosong penduduknya jadi merasa apa perlu KB? Padahal KB itu bukan membatasi jumlah penduduk tetapi untuk mensejahterakan rakyat. KB itukan konsepnya bagaimana kita memulai tingkat kesejahteraan dengan mengatur dahulu orang yang mau disejahterakan dan jumlahnya berapa. Satu keluarga yang mempunyai anak dua barangkali akan lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraannya dibandingkan dengan anaknya 10.
Bayangkan kalau anaknya 10 jika telur satu buah dibagi sepuluh sedangkan jika anaknya dua telur satu hanya dibagi dua dengan demikian nanti generasi selanjutnya yang anaknya dua akan lebih bagus kesejahteraannya karena makan atau gizinya lebih baik.

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Ada suatu kejadian di daerah-daerah transmigrasi, dahulukan dikasi 4 hektar per kepala keluarga dan sekarang sudah masuk ke generasi kedua itu kesulitan ketika saat mewariskan. Ada anak 5, lahan 4 hektar di bagi 5 maka masing masing mendapatkan ¾ hektar, secara ekonomis tidak bagus.
Di Malaysia itu ada yang menarik tanah transmigrasi tidak boleh diberikan kepada anak yang lebih dari dua orang dan hanya boleh di warisan transmigrasinya kepada salah satu anaknya jadi tidak boleh dibagi-bagi. Makanya disana itu lahan tranmigrasinya tetap dari dahulu hingga sekarang tetap 4 hektar. Kalau lahan transmigrasi kita temukan lahannya tinggal 1/2 hektar karena sudah diwariskan kepada anak-anak yang banyak jadi sangat tidak produktif.

Haryono Suyono (Host):
Pembangunan daerah tertinggal toh titik sentralnya manusia nah ini bapak akan keroyok dengan berbagai departemen bapak bisa cerita dari berbagai departemen itu yang pokok-pokok mana saja pak?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Salah satu tugas pokok adalah dari Kementerian Daerah Tertinggal adalah menyusun dan mendesign arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan renstra kita itu harus menjadi pedoman sektor-sektor lain dalam pendekatan wilayah untuk daerah-daerah tertinggal. Ada 13 kementerian negara yang sering bersama-sama kementerian daerah tertinggal diantaranya adalah Menteri PU, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan dan Menteri perhubungan, jadi intinya disitu. Trendnya cukup baik dari tahun ke tahun peran serta kementerian lembaga menjadikan daerah tertinggal sebagai locus programnya semakin meningkat. Tahun 2008 ini rekapitulasi kita sudah mencapai 170 triliun masuk kepada kabupaten-kabupaten tertinggal dan jauh sekali meningkat .Kalau tahun 2007 hanya 50 triliun, jadi peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap daerah daerah tertinggal. Cuma sekarang persolannya sekarang ada, kita masih sifatnya merekap belum bersama-sama dengan kebutuhan daerah tertinggal itu sektor-sektor industri dibangun tetapi secara perlahan-lahan kami perbaiki.

Haryono Suyono (Host):
Bapak Boleh cerita bagaimana bapak akan memperbaiki agar supaya aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi dengan 170 triliun itu ?


Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Idealnya itukan kita sudah susun renstra, renstranas kemudian renstrada kemudian kita menyusun rencana aksi nasional, rencana asli daerah itu bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten menangkap aspirasi dari Kecamatan-Kecamatan dan pedesaan-pedesaan, jadilah renstranas. Idealnya sektor-sektor untuk intervensi di kabupaten tertinggal itu berdasarkan renstranas ini. Kementerian PDT itu ikut membantu 100 juta rupiah kepada bapeda kabupaten untuk khusus menyusun renstrada pembangunan daerah tertinggal.

Haryono Suyono (Host):
Kalau boleh saya ke floor bagaimana menanggapi keterangan pak Menteri PDT ?

Subiakto Tjakrawerdaya:
Tadi pak mentri belum bapak singgung mengenai peranan perempuan disana, Bagaimana peranan perempuan ini bisa diberdayakan di daerah tertinggal, dan saya kira kita sepakat bahwa peranan perempuan besar sekali dalam pembangunan bangsa ini

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Pendekatan yang kita lakukan bukan berdasarkan pendekatan pemberdayaan hak-hak perempuan, tetapi kita belajar dari pengalaman bangladesh ketika mereka membentuk lembaga keuangan mikro saya sudah bilang dengan ibu Mutia Hata, bu mutia kita akan ajak kaum perempuan, tapi bagaimana mereka ini mengelola manajemen keuangan mikro di tingkat pedesaan. Karena pengalaman di Bangladesh perempuan itu detil, perempuan itu tekun bisa dipercaya, tidak ngemplang, sedikit pelit. Karena kondisinya demikian kenapa tidak kita coba dari empat orang manajemen lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan kita akan fasilitasi tahun 2009 ini, itu dua atau tiga adalah perempuan

Haryono Suyono (Host):
Maaf saja pak dahulu bangladesh itu belajarnya disini pak, pak giri dan saya yang mengajari dahulu, tetapi mereka disana diopeni pak sekarang kita menunggu pak Menteri mengopeni lagi.

Subiakto Tjakrawerdaya:
Ini ada pengalaman yang walaupun mungkin juga ada daerah yang tertinggal di daerah bogor bu Illa?

Haryono Suyono (Host):
Ibu Illa ini adalah kepala P2SDM IPB

Illa Saillah:
Pemberdayaan perempuan itu memang lebih kena kalau kita melalui industri kecil, jadi industri rumah tangga, jadi apapun yang mereka bisa kerjakan misalnya untuk industri kerupuk saja, itu kalau kita tekuni dan kita bina dan diberi bantuan permodalan dan juga diberikan akses pasar itu sangat potensial menolong sekali. Karena sebenarnya mereka itu perlu modalnya hanya sedikit tetapi sekarang ini kelihatannya perbankan itu keberpihakan kepada orang yang miskin itu masih rendah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari iklan TV atau seminar-seminar, selalu dijanjikan sesuatu yang luar biasa akan memudahkan, begitu menginginkan hanya dua juta saja sulit sekali, ujung-ujungnya agunan, Barangkali kalau misalkan memang ini bisa ditolong dengan lembaga keuangan mikro yang lebih punya keberpihakan dan punya asuransi mereka dari lembaga keuangan yang lebih besar saya kira ini akan menambah pemberdayaan kepada masyarakat.

Floor
Ibu Tutik (Asal Bali) :
Kami wanita di bali biasa dari jaman dahulu menjadi wanita pekerja pak jadi kita disana hampir tidak ada yang menganggur biasa keuangan, industri kecil itu dikelola oleh para ibu-ibu. Jadi disana di bali itu bukan saja mereka ada disekitar bali tapi mereka sudah sampai keluar negeri pak. Jadi pengusaha-pengusaha disana dipimpin oleh wanita Bali. Dan kami disana Posdaya sudah kami kembangkan dan disana sangat terpadu sekali dengan nama Posdayandu ini di kabupaten jembrana sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan disana.

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Di bali itu hanya ada satu daerah tertinggal di karang asem dan kita pahami yang mana kalau transmigrasi dari bali itu pasti produktif, maju itu para transmigrasi dari bali, masyarakatnya itu punya etos kerja yang luar biasa dan mampu mempengaruhi masyarakat sekitar. Di Sumatera itu kalau masyarakat sekitarnya males tetapi masyarakat dari bali itu sangat energik dan langsung etos kerjanya meningkat dan sebab ketertinggalan di karang asem itu hanya ketertinggalan infra struktur saja dan bukan masalah manusianya. Ada daerah-daerah yang kering dipedesaan-pedesaannya tidak bisa ditanami pohon, padahal mereka sangat produktif sebenarnya tinggal kita tembuskan saja infrastrukturnya biar masuk kedesanya.

Haryono Suyono (Host):
Diantara tamu kita ada juga dari Bapeda Jateng

Penelpon:
Andi Samudra (UP)
Salam Gemari !
Saya mau tanya kepada Menteri PDT, Bapak ini sudah tiga tahun jadi Menteri, apa saja daerah mana saja yang tertinggal itu bapak sudah angkat jadi maju gitu , kalau saya lihat selama ini belum ada perkembangan daerah-daerah tertinggal malah banyak yang miskin pak. Mudah mudahan bapak terpilih atau tidak terpilih lagi saya tidak tahu pak.

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Target kementerian PDT tahun 2009 itu ada 40 kabupaten indikator-indikator yang kita sebut mereka menjadi daerah tertinggal pada tahun 2004 melalui rpjm itu keluar dari ketertinggalannya dan umumnya berlokasi diluar p jawa. Tahun 2007 kita evaluasi paruh waktu itu sudah 28 sisanya 12 namun kita saat ini sedang konsentrasi mengintervensi terhadap 33 kabupaten yang memang posisinya itu sebenarnya tinggal sedikit lagi keluar dari wilayah tertinggal jadi sudah dipinggir garis batas. Ini sebenarnya didorong oleh kemampuan daerah dengan otonomi daerah, uang banyak masuk ke daerah tinggal bagi daerah-daerah yang memang fokus dan tepat menentukan prioritas pembangunannya itu bisa menyelesaikan masalah ketertinggalannya. Jadi kita harap tahun 2009 itu lebih dari 40. Indikator yang menentukan ketertinggalan itukan ada enam (indikator dasarnya) sedangkan break down 6 indikator dasar itu banyak sekali, ada sekitar 60 nah itu yang kita intervensi. Kemudian kita masukan kedalam perhitungan grafik quadrant namanya ada trend masuk ke daerah tertinggal atau trend yang menuju ketertinggalan sangat parah. 33 plus 28 kabupaten itu memang pada posisi yang harus kita intervensi pada bidang pendidikan karena hanya satu menyisakan persoalan pendidikan saja. Ada yang pada tahun 2008 ini hanya perlu kita intervensi infrastrukturnya karena indikator lain sudah baik tinggal infrastruktur saja, jadi ada empat itu indikator, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan Aksesbilitas. Kalau itu saja kita sentuh dengan intervensi dengan lintas sektoral itu cepat selesai. Cuma sinkronisasi dengan kemiskinan ini menjadi tantangan baru bagi kita.

Penelpon
Suyatmo Semarang
Menurut rencana itu harus ada dibangun sistim informasinya itu pak seperti di daerah sragen itu dibangun internet jadi jadi bisa memerintah lurah camat, Bupati melalui email jadi bisa mengetahui berapa orang yang KB itu tinggal mencet-mencet tombol di komputer.

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Kita berharap pada tahun 2008 ini kita bisa oprate itu bantuan universal service obligation yang penentuan locus desa-desa tertinggal yang dibantu desa berdering oleh kementerian PDT teknisnya itu dilaksanakan oleh depkominfo. Konsep Depkominfo terhadap USO ini itu bisa dimanfaatkan implementasinya untuk sampai kepada internet Cuma sekarang masih lelang dan lelang terus pak

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN) :
Memang ini sangat klop, karena BKKBN kan punya data data keluarga, keluarga miskin setiap keluarga anaknya berapa, pakai KB apa dan dia masuk tergolong miskin atau tidak itu sebetulnya kita punya. Data itu kalau kita masukan kedalam website dan IT seperti kata pak suyatno tadi pencet akan keluar apakah si A itu termasuk miskin atau tidak dia anaknya berapa dan sudah pake KB apa, mungkin miskinnya dalam hal apa jadi intervensinya bisa kearah sana. Nah ini jika nanti itu betul-betul seperti pak Menteri tadi kemukakan di setiap desa ini bisa ada jaringan internet ini akan lebih mudah lagi, karena nanti PLKB akan kita siapkan juga untuk memahami masalah internet dan aksesnya melalui rangkaian networking secara Nasional. Sehingga dengan demikian kalau dari pihak pak Menteri membutuhkan sebuah penyuluhan tinggal di kontak saja PLKB di daerah mana sudah bisa langsung bisa berhubungan melalui internet. Jaringan ini menurut saya sangat bagus dan kemudian akan membangun sebuah peradaban baru di Indonesia.

Subiakto Tjakrawerdaya:
Pak Menteri ini ada fenomena menarik juga di daerah saya, dan dsini juga hadir perwakilan Bapeda Jateng, barangkali ada fenomena yang akan direspon oleh bapak Menteri

Legiman (Bapeda Jateng)
Di Jawa tengah untuk pembangunan daerah tertinggal di kabupaten rembang, kabupaten wonogiri dan kabupaten banjarnegara. Pengalaman di Jawa tengah kita juga masalah penanganan daerah tertinggal dan desa tertinggal itu banyak hal kita lakukan pak, baik itu bentuk program dari pusat itu dalam bentuk PMPN terus PPK yang sedang kita gerakan disana ada program alokasi dana desa, itu dari dana perimbangangan dari pusat ke daerah kabupaten itu setelah dikurangi belanja pegawai minimal 10 persen itu diberikan ke desa di jawa tengah kondisi seperti ini sudah berjalan. Ada fenomena yang menarik, memang di jawa tengah cukup peduli dalam hal pendidikan tahun 2006 kita menganggarkan 18 persen tapi untuk tahun 2009 kita nanti sudah 20 persen dan jawa tengah insya allah sudah konsisten. Namun ada satu fenomena yang akan kami tanyakan pak Menteri dari HDI di jawa tengah itu untuk yang AKB bisa nurun bahkan usia harapan hidup itu untuk tahun 2006, 69,2 kita sekarang menjadi 70,1, jadi orang jawa tengah usia harapan hidupnya sudah naik hanya persoalanya ketika usianya itu naik itu kok dari hasil BPS jumlah orang miskinnya itu masih ndak turun malah cenderung naik. Seperti kemarin saya berkunjung ke daerah di Purbalingga disana itu lebih tertarik untuk membangun infrastruktur. Itu paling gampang, ketika disana membangun infrastruktur ada jalan aspal, Lha yang memanfaatkan jalan aspal itu malah orang kaya pak. Orang kaya memanfaatkan jalan aspal untuk truk-truk galian C lewat akhirnya kalau nanti jalannya rusak yang bangun siapa? Ternyata pembangunan infrastruktur ini kadang kadang pengaruhnya terhadap orang miskin yang menyentuh langsung keliatannya kurang begitu, saya usulkan bagaimana kalau Posdaya yang langsung arahnya itu langsung ke masyarakat dan sumber daya manusianya dan keluarga dan disitu nanti mungkin bisa dikaitkan bagaimana infrastrukturnya berjalan tapi juga manusianya juga berjalan itu bagaimana menurut tanggapan pak Menteri ?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Kalau secara Nasional evaluasi dari menko perekonomian pertumbuhan ekonomi cukup baik investasi masuk itu trend nya bagus, walaupun mungkin belum seperti yang diharapkan banyak pihak yang meminta pertumbuhan yang cukup tinggi. Cuma masih ada satu yang menjadi kendala kita dan pemerintah mengakui itu, ya itu masih adanya kesenjangan jadi menurut saya ini adalah maslah kesenjangan antara desa dengan pekotaan antara kebutuhan masyarakat mendasar dengan pemenuhan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh tadi bilang Purbalingga itu 6 bulan yang lalu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kita publish ke publik bahwa ada satu yang salah di Purbalingga. Kenapa kok trend nya justru mendekati ketertinggalan padahal dia bukan masuk daerah tertinggal pak. Berdasarkan data BPS kita analisa sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kementerian PDT, akhirnya kita temukan semuanya dan Bupatinya datang, BPS datang difasilitasi oleh kementerian PDT ternyata memang keliru dan beda presepsi tentang pendekatan pembangunan. Sebagai salah satu contoh, kementerian PDT itu menilai kemajuan infrastruktur bersama BPS dari seberapa banyak jalan baru yang bisa dibangun untuk menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya dan desa dengan ibukota kabupaten. Sementara kabupaten memprogramkan pembangunan infrastruktur itu memperbaiki jalan jalan yang ada, jalan yang berlobang jadi mulus, aspal beton, sehingga nggak ketemu gitu pak. Demikian pula ruang kelas baru pada bidang pendidikan, pemerintah daerah itu membangun ruang kelas-ruang kelas yang ada dipercantik sehingga bagus, sementara yang dihitung oleh kementerian PDT untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia dan aksesbilitas sarana pendidikan itu seberapa banyak ruang pendidikan kelas baru yang terbangun.

Cindy (Mahasiswa Kebidanan Universitas Gunadarma)
Saya ingin menayakan, sejauh ini pemerintah sudah mengadakan program Indonesia sehat 2010 apakah menurut bapak saat ini program itu sudah berjalan dan sejauh mana terutama di daerah daerah terpencil sedangkan kita ketahui jumlah desa tertinggal itu sekitar 32 ribu ?
Sejauh ini selama bapak menjabat sebagai Menteri apa saja upaya-upaya yang bapak lakukan khususnya untuk menangani masalah-masalah kesehatan di desa tertinggal ?

Penelpon
Antariksa (Jakarta)
Di daerah saya itu di BIMA NTB daerahnya tertinggal sekali, kalau bisa istilahnya untuk membangun daerah tertinggal itu jangan terpusat di P jawa saja pak jadi masih ada daerah-daerah di luar p jawa yang tertinggal.

Penelpon
Saiful (Palembang)
Kebetulan ada pak Menteri, kalau menurut saya desa-desa maupun kabupaten tertinggal itu Sering dikunjungi terus menerus pak Menteri, karena pejabat-pejabat setempat kalau ada pejabat dari pusat itu infrastruktur yang harus dibangun itu yang rapi semua, penjilat-penjilat semua, jadi kalau pak Menteri rajin berkunjung saya kira ya untuk infrastruktur tidak ketinggalan dia kalau ada pejabat dari pusat itu pejabat-pejabat penjilat-penjilat semua biar rapi biar enak begitu. Kalau daerah tertinggal itu pajaknya disedot ke pulau jawa atau ke pusat, jadi orang setempat jadi penonton kenapa orang di daerah itu jadi miskin, karena kekayaannya seperti minyak dan segala macam perkebunan itu pajak nya disedot ke pusat hanya dibagi di pembangunan, dipotong-dipotong mana bisa maju pak Menteri ?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Kalau untuk sebaran wilayah memang lebih banyak di wilayah timur, 73 persen itu di wilayah timur untuk kabupaten-kabupaten tertinggal di luar jawa, dulu namanya kementerian ini namanya kementerian muda percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia tetapi setelah di evaluasi kawasan barat di Indonesia juga banyak daerah tertinggal, pulau sumatera menyumbangkan sekitar 20 persen dan di jawa itu sedikit sekali dan jawa tengah hanya 3 kabupaten yang tertinggal jawa timur ada beberapa termasuk pacitan.
Berikutnya harapan kunjungan Menteri PDT ke daerah tertinggal, saya selaku Menteri setiap hari jumat-sampai minggu itu pasti ke daerah dan besok kami sudah harus berangkat pak. Jadi tugas Menteri Daerah Tertinggal ini memang berat dimana lokasi kunjungan yang ada airportnya kita bisa membawa istri tetapi kalau wilayah lain itu berat sekali dan tidak sanggup saya bawa istri. Setiap kabupaten yang mempunyai kekayaan alam kita selalu dorong untuk mereka menyiapkan kelembagaan swasta di kabupaten-kabupatennya itu untuk bisa mengakses sumber kekayaan alam yang berada di daerah masing-masing. Saya tekankan pertambangan itu untuk kesejahteraan rakyat dan harus untuk membangkitkan ekonomi daerah tersebut. Ini saya ketika berkunjung ke Tojo Una-una kurang lebih 10 jam perjalanan darat dari kota palu, Banggai di sulawesi tengah.
Di Banggai itu ditemukan pertambangan minyak, pertambangan Gas dan kita minta waktu itu Bupati serta Gubernur menyiapkan betul sehingga ketika pertambangan itu dimulai itu rakyatnya bangkit ekonominya. Dari segi tenaga kerja mungkin, atau dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang bisa di ambil masyarakat sekitar. Ini penting dan kalau tidak begitu nanti seperti kejadian-kejadian masyarakat mendemo Freport, masyarakat mendemo Caltex. Sebenarnya peluang-peluang Undang-Undang, peluang-peluang payung hukum itu membuka selebar-lebarnya untuk daerah terlibat langsung memaksimalkan peran pertambangan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Saya pernah ke Kalimantan Selatan, hari ini mungkin harus ada perbaikan, sore-sore di sepanjang sungai di pinggir Banjarmasin itu ratusan tongkang-tongkang pengangkut batubara untuk di keluarkan di hilir sungai dan itu semua menurut pengakuan pejabat pemerintah disana itu uangnya ke Jakarta semua dan yang ditinggalkan oleh pertambangan-pertambangan itu tanah yang bolong-bolong. Ini yang harus kita perbaiki kedepan sehingga bagaimana pertambangan dan kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat.

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN) :
Tapi ada persoalan disitu pak Menteri, pertambangan maju kaya Freport begitu, tapi masyarakatnya tertinggal, karena sumber daya manusianya tidak bisa mengejar itu, Ada upaya nggak untuk mendorong SDM ini agar mendorong ketertinggalan itu?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Yang dibutuhkan masyarakat di daerah tertinggal adalah affirmatif pak, kita tidak bisa andalkan resources mereka untuk secara internal itu mereka bangkit itu tidak bisa, Harus ada Afirmatif

Haryono Suyono (Host):
Mungkin pak Giri bisa komentar, bagaimana Posdaya itu mencoba memberikan suatu pemberdayaan terhadap manusianya

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN):
Memang konsep Posdaya yang dikembangkan saat ini adalah, masyarakat mempunyai sebuah sarana, dan Posdaya ini akan memberikan fasilitasi kepada masyarakat itu sendiri tentang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalu dia membutuhkan pelayanan kesehatan maka di arahkan ke posyandu atau ke puskesmas tau Rumah Sakit sesuai dengan jenis kebutuhannya. Kalau dia membutuhkan masalah pendidikan maka referingnya ke masalah-masalah pendidikan, kalau dia membutuhkan masalah ekonomi atau permodalan dia juga punya refering ke arah situ. Posdaya ini kalau kita kembangkan dan bergerak di setiap desa-desa akhirnya desa itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dan tidak harus semuanya diangkat ke pusat, ada persoalan desa semua diangkat ke pusat nanti pak Menteri PDT bisa pusing menyelesaikan seteiap persoalan desa.

Haryono Suyono (Host):
Nah Disini mungkin kawinnya pak antara pendekatan infrastruktur dan pendekatan manusia, dan dua-duanya diperlukan barangkali pak Menteri bisa komentar begitu ?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Saya setuju sekali pak, Menurut saya tidak ada bangsa yang maju di dunia ini tanpa mendahulukan membangun manusianya jadi memang harus memulainya dari situ, infrastruktur dan yang lain itu suporting terhadap pembangunan manusianya.

Haryono Suyono (Host):
Barangkali sekaligus bapak bisa komentar bagaimana tuntutan bidan tadi pak?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Bagaimana Calon bidan bisa ke daerah tertinggal ?
Peran serta sektor kesehatan untuk daerah tertinggal meningkat cukup significant, tahun ini 1,8 triliun, departemen kesehatan menjadikan daerah-daerah tertinggal sebagai locus programnya. Untuk menjawab pertama tentang aksesbilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan yang masih sangat sulit, sulit dan sangat sulit. Tenaga bidan desa kita masih butuh 18.000 bidan desa untuk masuk ke daerah-daerah tertinggal. Depkes sudah janji bagi dokter dan bidan-bidan desa yang mau ke daerah tertinggal ada insentif khusus untuk itu. Dan kita utamakan adalah anak-anak muda, bidan-bidan desa dimana asal dari kampungnya dan ketika mereka kembali ke daerahnya tidak akan ada persoalan lagi.

Haryono Suyono (Host):
Karena pemuda kampung buta huruf , petani ini para bidan sudah sekolah jadi bidan pakaiannya rapi-rapi, lho kok aku sama sih yono yang dulu nggak sekolah itu sekarang macul, saya nggak mau lah, bagaimana solusinya pak ?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Padahal pemuda-pemuda desa itu exotis lho pak

Haryono Suyono (Host):
Barangkali Ibu-ibu PKK Mau bertanya?

Ibu-ibu UPPKS Kelurahan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan:
Kami ada usaha Aneka temuan dan aneka snack (Makanan kecil) , Pasar di jakarta sangat bagus tapi kendalanya sekarang, modalpun kami sudah mendapatkan dari BKKBN tetapi untuk sekarang ini kami sangat terjepit dengan mahalnya minyak tanah, terigu, gula sehingga kami ini orang kecil makin kejepit.
Makin sulit dan sebetulnya pasar bagus tapi kalau bahan baku tadi mahal penjualan kami tentu naik, dengan naiknya penjualan itu sehingga harga kami ikut naik dan pembeli berkurang. Jadi mohon pada Bapak yang ada di atas pemerintahan mohon jangan selalu dinaikan terus pak apalagi nanti kalau BBM naik, modal yang bapak berikan kepada kami sepertinya perlu ditambah kembali.

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN) :
Pemerintah berupaya keras agar harga-harga itu tidak naik tentu saja faktornya banyak dan berpengaruh, tapi tentu saja bapak Presiden beserta para pembantunya Menteri dan kita-kita ini akan berusaha agar harga-harga itu tidak naik tetapi juga harus didukung oleh rakyat yang banyak ini. Artinya misalnya kalau memang perlu kebutuhan BBM, marilah kita sama-sama menghemat BBM dan jangan di foya-foyakan, kebutuhan-kebutuhan yang lain kita juga harus berhemat, karena kalau kita tidak berhemat karena permintaannya banyak harga barangnya akan naik, oleh karena itu walaupun pemerintah berusaha harus didukung oleh masyarakat secara sepenuhnya. Kalau kita bersama-sama kata bapak Presiden bersama kita selalu bisa

Haryono Suyono (Host):
Barangkali ada harapan-harapan pak Menteri tentang kerjasama dengan BKKBN dan Yayasan Damandiri untuk mencoba membantu saudara kita di desa tertinggal

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Hari ini kebijakan pemerintah untuk masyarakat itu luar biasa, menjadi dana community development terbesar di dunia, tahun 2008 setiap desa ada 250 juta diberikan, sepenuhnya diberikan kepada msyarakat desa untuk apa dalam rangka memperbaiki fundamental ekonomi masyarakatnya. Nah Semuanya itu perlu di dampingi masyarakat kita terutama didaerah-daerah tertinggal dengan resourcesnya yang sangat terbatas itu perlu didampingi di drive sehingga mereka itu tepat menentukan komoditas kemudian benar-benar tepat dalam melaksanakan dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan acountabiltas. Oleh sebab itu kita perlu Posdaya, sebagai forum. Sebagai tempat yang kita berguna untuk mendampingi masyarakat.

Haryono Suyono(Host):
Kalau kepala BKKBN yang hadir disini bersama-sama dengan jajarannya
Bersama-sama membantu bapak di desa tertinggal dengan pengembangan Posdaya itu siap pak?

Bpk Lukman Edi (Menteri PDT):
Siap pak !

Sugiri Syarif (Kepala BKKBN) :
Saya kira ini uluran tangan pak Menteri dengan kesiapannya untuk bekerjasama dengan BKKBN saya sungguh sangat berbahagia pak Menteri, Malam ini pak Menteri memberikan suatu hal yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami berharap kompak dan bergandeng tangan, bukan karena kita sama-sama gemuk tapi karena kita ingin membangun masyarakat Indonesia

Gerakan Masyarakat Mandiri……..
G E M A R I
Sesi 1

Sesi 2

Sesi 3

Sesi 4