Atas undangan Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH., akhir bulan lalu Yayasan Damandiri secara lengkap mengadakan Safari Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta. Rombongan Safari Yayasan Damandiri itu diterima langsung oleh Bupati Purwakarta lengkap bersama jajaran Pemda, Muspida dan Camat serta jajarannya di ruang pertemuan di Kabupaten Purwakarta. Secara khusus Bupati mengucapkan terima kasih karena Yayasan Damandiri menyambut undangan Pemda Purwakarta dengan cepat. Bahkan Bupati bersyukur karena bersama Yayasan Indra dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Dr. KH. EZ. Muttaqien, Yayasan Damandiri telah membantu dua buah SMA di Purwakarta untuk dikembangkan menjadi SMA Plus melalui pemberdayaan dan pendampingan guru dan siswa-siswanya.
Safari Pembangunan Manusia Yayasan Damandiri kali ini bukan saja ditujukan untuk memperbaharui komitmen pengembangan SMA Plus di Purwakarta, tetapi ingin memperluas bantuan pada upaya pembangunan gerakan Mandiri di Purwakarta. Gerakan mandiri itu diarahkan untuk bersama pemerintah membantu pemberdayaan manusia pada tingkat masyarakat luas agar jumlah penduduk yang melimpah di Kabupaten Purwakarta mampu menjadi aset pembangunan. Seperti diketahui, Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan dan 192 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 751.591 jiwa. Pada tahun 1990 jumlah penduduk itu masih sekitar 563.039 jiwa. Kalau pada tahun 1990 setiap desa rata-rata mempunyai penduduk sekitar 2.933 jiwa, pada tahun 2003 rata-rata itu telah meningkat menjadi sekitar 3.915 jiwa, suatu pertumbuhan yang relatif tinggi.
Bupati Purwakarta menjelaskan bahwa diantara berbagai prioritas pembangunan di Purwakarta, pengentasan kemiskinan dengan perhatian khusus pada bidang pendidikan, kesehatan dan wirausaha, memperoleh prioritas yang tinggi. Karena itu perhatian Safari Yayasan Damandiri pada pembangunan manusia sejalan dengan perhatian pemerintah daerah. Karena kesamaan tersebut Bupati mengharapkan agar kerjasama yang telah ada diantara kedua lembaga ini lebih ditingkatkan lagi.
Menanggapi gagasan Bupati yang dinamik tersebut, Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono, yang memimpin langsung kegiatan itu menyatakan bahwa Yayasan Damandiri siap membantu pelatihan dan pengenalan beberapa program yang bekerja baik di kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Program ini menghendaki adanya komitmen fasilitasi dari pihak pemerintah daerah bersama DPRD setempat agar masyarakat luas di pedesaan atau di kelurahan mendapat jaminan bahwa apa yang mereka kerjakan tidak bertentangan atau segera memperoleh pendampingan dari program pemerintah. Mereka, melalui proses pemberdayaan, akan dikembangkan menjadi mitra kerja yang hasil karyanya diperhitungkan secara terhormat oleh pemerintah. Kalau upaya mereka berhasil, merekapun ingin memperoleh acungan jempol yang jujur dan tulus. Sebagai mitra kerja yang ingin membangun bersama, mereka mengharapkan agar pemerintah memberikan fasilitasi yang mempermudah upaya rakyat, bukan belitan birokrasi yang menyebabkan partisipasi mandeg atau malah tidak berjalan lancar.
Dengan pengantar itu Prof. Haryono mengharapkan agar di setiap desa, apabila belum ada, segera dibentuk kelompok atau Pos dimana masyarakat dapat mengadakan pertemuan silaturahmi untuk memperkuat tali gotong royong merencanakan dan mengembangkan upaya pembangunan bersama. Upaya ini diarahkan sebagai terjemahan upaya pembangunan yang biasa disebut sebagai paket Millennium Development Goals (MDGs). Dari delapan sasaran dan target yang ada diharapkan ditangani secara bertahap dengan prioritas pada bidang wirausaha, pendidikan, dan kesehatan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Ketiga bidang utama tersebut diarahkan untuk menjadikan setiap keluarga muda sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan.
Untuk memungkinkan agar setiap keluarga, miskin dan kaya, disuatu tempat bisa mengembangkan peran, fungsi dan kerjasama yang erat sebagai kekuatan pembangunan, pada tingkat awal seluruh komponen dinas Pemda bisa dikerahkan untuk memberikan bantuan pendampingan bersama mahasiswa serta unsur-unsur lain yang telah menjadi mitra kerja Yayasan Damandiri. Unsur-unsur Pemda tersebut, seperti pengalaman di kabupaten lain, menjadi fasilitator yang dinamis dan kalau perlu memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam pemerintahan.
Disamping itu perlu diajak para alim ulama untuk mendaratkan keyakinan agama masing-masing agar makin tumbuh suasana damai dan kerja keras sehingga setiap keluarga bisa memusatkan diri bukan untuk mempertahankan diri dari serangan kelompok lain, tetapi membangun kebersamaan untuk saling peduli dan bantu membantu sesamanya. Disamping para ulama, peran para guru sebagai penyegar ilmu pengetahuan dan pendalaman cara-cara pembangunan di masyarakat luas, perlu diajak berpartisipasi. Para petugas lapangan dari berbagai instansi secara terpadu membantu agar setiap keluarga atau manusia ditempatkan sebagai titik sentral pemberdayaan.
Terlepas dari persyaratan tersebut, para petugas pelayanan seperti tenaga perawat dan bidan, petugas pendukung pengembangan koperasi, perbankan dan petugas lain yang sifatnya memberi pelayanan masyarakat, perlu digerakkan menjemput bola. Bupati dan DPRD, disamping meningkatkan pelayanan dengan memotong jalur birokrasi dari beberapa pintu menjadi satu pintu, atau satu jendela, atau bahkan satu loket, kalau perlu harus ada “tim yang ditugasi untuk menjemput bola” artinya bukan lagi menunggu di kantor, tetapi mendatangi rakyat dan mengantarkan upaya pemenuhan kebutuhannya. Contoh di masa lalu adalah bidan masuk desa, dokter Puskesmas Keliling, dan lainnya.
Di masa datang perlu dikembangkan petugas koperasi keliling, petugas bank keliling, guru keliling, termasuk guru taman kanak-kanak dan PAUD, petugas pelatihan ketrampilan keliling, dan sebagainya. Petugas-petugas keliling ini mempunyai sasaran dan target yang diukur dengan jumlah orang, jumlah anak muda, atau pedagang mikro yang dilayani, bukan dari omset milyaran yang diberikan bantuan kepada rakyat di pedesaan. Upaya ini kalau mungkin dipadukan dengan program PNPM Mandiri yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Dengan cara demikian masyarakat kabupaten Purwakarta bisa dengan penuh kebanggaan membangun daerahnya dan sekaligus melepaskan diri dari lembah kemiskinan. (Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra, www.haryono.com).
