“Saya minta izin untuk menggunakan nama Kaswari sebagai nama untuk Posdaya yang segera didirikan di Kabupaten Bekasi,” cetus Wakil Bupati Bekasi HM Darip Mulyana, Ssos, MSi yang mengaku sangat terkesan dengan hasil kunjungan Observasi Study Tour (OST)- nya ke Posdaya Kaswari di Dukuh Pundung, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, pada 22 Juli 2008 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh masukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Posdaya Kaswari yang bakal diluncurkan Pemkab Bekasi nantinya, boleh jadi merupakan Posdaya pertama yang datang atas inisiatif pribadi Wakil Bupati Bekasi sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap upaya pemberdayaan kewirausahaan di Kabupaten Bekasi. “Posdaya Kaswari Bekasi ini akan dijadikan semacam model pengembangan ekonomi masyarakat dan keluarga berbasis agribisnis, sekaligus akan dijadikan semacam rujukan bagi Posdaya-posdaya yang akan segera dibentuk di semua desa di Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat,” ungkap Darip.
Lebih lanjut dijelaskannya, Posdaya Kaswari Bekasi akan dikembangkan di atas tanah seluas 2 hektar yang disewa dengan menggunakan dana pribadi. Separuh dari luas tanah itu akan dijadikan “tanah” pemberdayaan bagi warga sekitar. Ada beberapa produk unggulan yang akan dikembangkan bersama keluarga, antara lain ternak bebek, ikan lele, kambing yang dipadukan dengan penanaman sayuran dan tanaman keras berjangka pendek.

Darip Mulyana dalam kesempatan OST di Kabupaten Bantul berulang kali menyatakan kekagumannya terhadap keberadaan Posdaya Kaswari yang terletak di Dukuh Pundung, Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul. Kekagumannya itu bukan semata-mata dari kekagumannya terhadap keberagaman pelayanan pemberdayaan keluarga yang lengkap bagi seluruh segmen umur, tetapi juga terhadap semangat ‘gotong royong’ yang hampir tanpa putus yang ditunjukkan oleh masyarakat Dukuh Pundung maupun setelah melakukan tanya jawab dengan pejabat sektoral yang mendampingi kunjungan observasinya.
“Kepedulian Kepala Dinas/Badan/Kantor terhadap gerakan penanggulangan kemiskinan nyaris tidak ada di Kabupaten Bekasi. Saya iri dengan Kabupaten Bantul. Kami betul-betul akan mencontoh. Kita lihat di sini dan belajar di sini, kita bukan sekedar jalan-jalan. Marilah kita sama-sama memikirkan,” katanya seraya mengajak peserta rombongannya untuk semakin meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan rakyat Bekasi.


Ketidaktersediaan dana bukan kendala
Usai kunjungan ke berbagai kelompok kegiatan Posdaya Kaswari, Wakil Bupati Bekasi bertekad untuk meniru kebijakan data miskin Kabupaten Bantul. “Tidak ada lagi data keluarga miskin BPS atau BKKBN, yang ada adalah data keluarga Pemerintah Kabupaten Bekasi yang operasional,” ujarnya.
Ditambahkan, dana untuk pendataan di Kabupaten Bekasi sudah dianggarkan melalui anggaran perubahan 2008. “Tiga bulan ke depan, Kabupaten Bekasi segera memiliki data ini,” tandasnya dengan penuh semangat. Pernyataan yang menggebu-gebu ini disampaikan setelah melihat Peta Pemberdayaan Keluarga yang terpampang di Posdaya Kaswari dan uraian Ibu Ati, Sekretaris II Posdaya Kaswari, tentang upaya pemberdayaan keluarga melalui Posdayanya. Dengan sangat fasih, Sekretaris II Posdaya Kaswari menguraikan berbagai aktivitas Posdaya khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan data keluarga.
Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bekasi, menurut Darip, tidak harus selalu berkaitan dengan ada tidaknya ketersediaan dana. Faktor utama adalah kepedulian aparat pemerintah. Dia mengakui bahwa kepeduliaan pemerintah terhadap masyarakat sangat berbeda dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
“Mungkin dalam 2 atau 4 bulan, Bekasi sudah memiliki beberapa Posdaya. Anggaran dari Dinas/Badan tentunya kita masukan ke sana. Kalau Kabupaten Bantul berani menganggarkan Rp 80 milyar, saya sudah usulkan anggaran sebesar 100 milyar untuk pemberdayaan. Sementara untuk pinjaman modal melalui PKK dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kita siapkan anggaran sebesar 10 milyar rupiah,” imbaunya.
Dari hasil kunjungan ini, Darip berharap ada perubahan mindset dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap keberpihakan kepada orang-orang miskin. “Konsep kami setelah kunjungan ini menjadi semakin jelas. Kabupaten Bantul bisa kelihatan masyarakat miskin bisa tidak miskin setelah dibina oleh Pemerintah dan masyarakat melalui Posdaya,” tegasnya.
Kabupaten Bantul memiliki kebijakan yang pro pemberdayaan keluarga dengan mensinergikan seluruh kekuatan sektoral pembangunan yang dipadukan dengan potensi masyarakat antara lain melalui Posdaya. Hal itulah antara lain yang mendasari pemilihan Kabupaten Bantul sebagai lokasi kunjungan.
Pemerintah Kabupaten Bantul yang dikomandani Drs Idham Samawi selaku Bupati, dan H Sumarsono, Wakil Bupati, telah menunjukkan kinerja yang dikagumi dunia melalui program pemberdayaan masyarakat dan keluarga pasca bencana gempa bumi. Kedua tokoh pemerintahan ini bersama-sama dengan rakyat Kabupaten Bantul berhasil membangun kembali ratusan ribu rumah penduduk dalam waktu yang relatif singkat. Program pasca bencana saat ini dilanjutkan dengan upaya yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga Bantul. DP