MEMBANGUN BUDAYA CERDAS DAN KERJA PRODUKTIF MENUJU KELUARGA SEJAHTERA
POKOK-POKOK MASUKAN UNTUK MENCIPTAKAN UU YANG MENDORONG TUMBUHNYA KESETIAKAWANAN SOSIAL UNTUK MEMBANGUN WORKFARE SOCIETY YANG SEJAHTERA

Tanggal: 18 Sep 2008
Laporan: Prof Dr Haryono Suyono
 
Bulan Juni lalu DNIKS membentuk Pokja RUU Kesos dengan tugas mempersiapkan bahan bagi Ketua Umum DNIKS dalam memberi masukan pada proses pembahasan Rancangan UU Kesejahteraan Sosial yang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI. Kami sangat mendambakan bangsa ini menghasilkan UU Kesos yang bisa menjadi pedoman sekaligus dorongan komitmen pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang cerdas, kreatif, terampil sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mempergunakan kesempatan yang terbuka, membangun Workfare Society menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Masyarakatnya menganut budaya kesetiakawanan sosial yang melindungi, memberdayakan, memelihara dan meningkatkan partisipasi pembangunan bangsanya dengan penuh kasih sayang sehingga rakyatnya hidup sejahtera secara mandiri.


Oleh:
Ketua Umum DNIKS Prof. Dr. Haryono Suyono
Bahan Diskusi untuk Seminar RUU Kesos,
DPR RI, DPD RI dan Pemerintah RI
Jakarta, 8-9 September 2008
Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Jakarta 10110
Tel. (62-21) 3844 718, 3850 631; Fax. 3450 863
email: dniks@rad.net.id
website: www.dniks.org


1. Pendahuluan

Bulan Juni lalu DNIKS membentuk Pokja RUU Kesos dengan tugas mempersiapkan bahan bagi Ketua Umum DNIKS dalam memberi masukan pada proses pembahasan Rancangan UU Kesejahteraan Sosial yang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI. Pokja DNIKS ini telah bekerja dan besok pagi akan menggelar pertemuan menampung masukan dari berbagai kalangan. Bahan masukan yang dikumpulkan itu diharapkan menambah
pembekalan bagi Pokja RUU Kesos, dan DNIKS, dalam memberikan sumbangan masukan pada RUU Kesos yang sedang dibicarakan.
Memenuhi undangan Sekjen DPD RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc., untuk Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 8 September 2008, sebagai bahan konsultasi dengan DPR RI dan Seminar RUU Kesos, serta untuk mendapatkan bahan yang lebih banyak dari masyarakat cinta anak bangsa umumnya, sebagai Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), perkenankan kami menghaturkan pokok-pokok pikiran untuk mengundang masukan yang akan kami olah untuk diteruskan kepada pemerintah dan DPR RI. Disamping itu, kami juga mengharapkan kiranya DPR RI, DPD RI dan pemerintah membantu meneruskan gagasan-gagasan awal yang kami sampaikan sebagai bahan pembicaraan dalam lingkungan DPR RI, DPD RI dan pemerintah, maupun instansi terkait lainnya. Kami juga ingin menggugah masyarakat luas menempatkan diskusi tentang masalah sosial kemasyarakatan sama pentingnya dibandingkan diskusi tentang masalah ekonomi dan politik pada umumnya. Kami yakin masukan-masukan itu bisa menyumbang jawaban dan atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pembahasan RUU Kesos dalam suasana dunia yang berubah dewasa ini.
Kesempatan ini juga ingin kami pergunakan untuk memohon kepada para anggota DPR RI dan DPD RI ikut meramaikan pembicaraan umum tentang masalah sosial kemasyarakatan agar para penentu kebijakan di tanah air tidak saja menerima masukan dari kalangan terbatas, tetapi juga dari masyarakat luas yang bertambah perhatian dan komitmennya. Kami juga mohon kiranya para anggota DPR RI dan DPD RI bisa menampung dan mempelajari bahan yang kami sampaikan, mencari bahan baru dari lingkungan anggota dan masyarakat atau pembanding dari pengalaman negara lain, agar bisa membantu merumuskan masukan kepada proses pembahasan RUU Kesos.
Kami sangat mendambakan bangsa ini menghasilkan UU Kesos yang bisa menjadi pedoman sekaligus dorongan komitmen pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang cerdas, kreatif, terampil sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mempergunakan kesempatan yang terbuka, membangun Workfare Society menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Masyarakatnya menganut budaya kesetiakawanan sosial yang melindungi, memberdayakan, memelihara dan meningkatkan partisipasi pembangunan bangsanya dengan penuh kasih sayang sehingga rakyatnya hidup sejahtera secara mandiri.

Seperti kita ketahui, sejarah bangsa-bangsa dalam membantu anak bangsanya yang menyandang masalah sosial telah digerakkan dan menghasilkan pengembangan cita-cita Welfare Community, Welfare Society, atau bahkan Welfare State. Cita-cita ini menempatkan komunitas, masyarakat, bahkan Negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan anggota atau rakyatnya. Dalam pengertian Welfare State, apabila keadaan rakyatnya tidak mampu mempertahankan dirinya dan terjungkal dalam kemiskinan atau ketidak berdayaan lainnya, negara tidak saja memberikan dukungan pemberdayaan dalam wujud program dan kegiatan yang merangsang kemandirian, tetapi juga jaminan hidup yang tinggi kepada semua anak bangsanya.

Praktek ini memberi tugas dan tanggung jawab kepada para pengelola Negara untuk bekerja keras memenuhi jaminan kebutuhan masyarakatnya secara maksimal dan melahirkan lembaga-lembaga pelayanan rakyat miskin dan penyandang masalah masyarakatnya, di banyak negara berkembang banyak ditinggalkan. Karena itu tidak banyak pilihan lain kecuali merubah cita-cita Welfare Society, atau Welfare State menjadi pembangunan masyarakat dan negara yang bekerja keras atau Workfare Society, atau Workfare State, yang intinya mengarahkan kekuatan dan fokus dukungan negara pada pemberdayaan sosial atau social empowerment.

Workfare State inilah yang memerlukan dukungan Undang-undang Kesejahteraan Sosial yang baru, bukan Welfare State yang makin ditinggalkan oleh negara maju atau dianggap tidak cocok lagi. Welfare State dianggap tidak demokratis dan dalam banyak hal membuat ketergantungan keluarga kurang beruntung kepada negara. Atau bahkan keluarga menjadi manja dan sebentar-sebentar, tanpa upaya yang berarti, langsung saja menyerahkan nasibnya kepada negara. Keluarga kurang mampu yang nakal tersebut membebani negara secara tidak wajar. Keluarga yang malas itu juga membebani masyarakat yang lebih maju tanpa pilihan yang demokratis. Sebaliknya, cita-cita Workfare State memberi kesempatan masyarakat madani mempunyai pilihan mandiri dan tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah atau negara. Perubahan yang disebabkan proses transisi kependudukan yang cepat membuat apa yang terjadi di negara maju selama seratus limapuluh tahun hanya terjadi dalam satu generasi saja di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Karena itu apabila kita tetap menuju kearah Welfare State, yang justru ditinggalkan oleh negara maju yang berpengalaman mengelola manajemen seperti itu, kita akan lebih terpuruk dan anak bangsa bisa saja menjadi anak bangsa yang tidak maju, malas dan menggantungkan dirinya pada pemerintah.

2. Latar Belakang
Pekembangan Masyarakat
Menjelang Hari Kependudukan Dunia tanggal 11 Juli 2008 lalu, UNFPA mengumumkan bahwa pada tahun 2008 ini untuk pertama kalinya penduduk dunia diramalkan separonya, atau sekitar 3,3 milyar jiwa, menjadi penduduk urban menempati wilayah yang sempit dengan persoalan yang bertambah rumit. Karena pemerintah kota tidak siap, akibatnya akan banyak daerah-daerah kumuh, kantong-kantong kemiskinan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang sukar dijangkau, mahal atau langka, atau karena masyarakat tidak mampu menjangkaunya. Penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia yang selama ini diperjuangkan akan tetap merupakan wacana karena sukar diwujudkan. Pelayanan umum menurun karena kelangkaan anggaran bersaing dengan persoalan lain yang lebih rumit.
Penyelesaian masalah yang banyak digagas atau diterapkan dengan pembatasan melalui berbagai aturan hukum atau melalui berbagai disinsentif banyak ditentang karena dianggap melanggar hak-hak azasi manusia. Tekanan penderitaan karena kemiskinan membuat hubungan kekerabatan merenggang. Keluarga dan masyarakat lingkungan yang biasanya menjadi pelindung dikala susah sukar diharapkan. Masyarakat pedesaan mencoba mencari solusi dengan mengadu nasib pindah ke kota, bergabung pada saudara yang sudah lebih dulu merantau, atau nekad mencari kesempatan yang mungkin masih terbuka. Kesempatan kerja yang yang tidak muncul di setiap musim. Lebih-lebih lagi bukan saja sepeda motor merajai kampanye media massa, tetapi rakyat juga diiming-imingi pembelian mobil untuk modal operasional angkot yang menarik. Pembelian mobil angkot melalui sawah yang digadai atau sawah yang dijual, membuat rakyat desa yang sudah miskin bertambah papa. Perjalanan yang semula diharapkan dijangkau dengan ojek sepeda motor menjadi impian yang mengerikan. Cicilan yang diharapkan muncul dari dinamika motor terpaksa menjadikan sawah yang semula digadaikan akhirnya harus direlakan pemilikannya. Meledaknya angkot diluar batas membuat persaingan yang bertambah berat dan akhirnya cicilan angkot harus dibayar dengan merelakan sawah yang digadaikan berpindah tangan kepada sponsor yang semula disangka baik hati.
Kalau para punggawa perkotaan tidak lagi bisa mencegah migran yang mengalir dari desa di sekitarnya kiranya para punggawa harus dudukbersamadengan para punggawa dari kabupaten penyangganya. Pembangunan di daerah perkotaan tidak bisa dibiarkan terisolasi tetapi harus terpadu dengan penyangga tetangganya. Sekolah-sekolah di daerah penyangga harusdibangun bersamasehingga tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat penyangga, utamanya anak-anak muda keluarga miskin, bertambah baik dan terampil. Kalau mereka terpaksa pindah ke daerah perkotaan, mereka sudah lebih tinggi mutunya dan terampil untuk membantu kemakmuran masyarakat kota yang membutuhkan dukungan pembangunan.

Fasilitas kesehatan juga harus dipikirkan bersama agar masyarakat daerah penyangga tidak membebani serta menurunkan mutu kesehatan warga perkotaan. Masyarakat desa sekitar perkotaan tidak membawa penyakit, menjadi sarang virus atau bahkan menjadi sarang penyakit masyarakat jenis lainnya. Pelayanan kesehatan di daerah penyangga harus mampu memberikan dukungan akses yang memadai agar, sekali lagi, kalau mereka pindah ke daerah perkotaan, tidak menurunkan mutu penduduk perkotaan yang telah ada sebelumnya. Di daerahnya masyarakat juga sehat dan dapat bekerja dengan baik untuk membangun keluarga yang sejahtera.
Dukungan pelayanan kesehatan dan pendidikan juga perlu dibarengi dukungan pelayanan wirausaha agar masyarakat penyangga di pedesaan tidak tergantung pada ekonomi daerah perkotaan tetapi malah menjadi penyangga pembangunan ekonomi antar wilayah yang lebih menguntungkan. Pelayanan dan penyediaan modal yang lebih mudah di akses oleh masyarakat pedesaan memungkinkan hubungan antar wilayah yang saling menguntungkan. Pengembangan koperasi antar desa dan kota memungkinkan daerah penyangga betul-betul menjadi daerah dengan tingkat ekonomi yang memadai.

Para pemuka masyarakat di kedua daerah, daerah perkotaan dan daerah pe-nyangganya, harus siap mengadakan dialog untuk mengembangkan program pem-berdayaan terpadu dengan tujuan ganda yang saling isi mengisi. Perlu dikembangkan program-program utama mengacu pada paket MDGs yang sangat vital, antara lain program dan kegiatan pemberdayaan yang
intensif untuk menurunkan kemiskinan berupa program pengembangan wirausaha, program untuk menghilangkan kesenjangan dan meningkatkan keadilan, program untuk menjamin hidup sehat dan umur panjang, serta program penataan lingkungan yang memungkinkan hidup yang penuh kedamaian dan kesejukkan. Program-program itu harus memberikan kesempatan kepada kedua komunitas yang sebenarnya menghuni satu kesatuan wilayah bisa saling hidup dalam kedamaian dan makin menepis kesenjangannya.
Di negara berkembang seperti Indonesia, persoalan itu terjadi dengan sangat mendadak. Padahal di negara maju hal yang sama terjadi selama seratus limapuluh tahun sehingga masyarakatnya menyambutnya dengan apa yang dicita-citakan sebagai Welfare State dimana persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat diambil oper oleh pemerintah berupa jaring pengaman sosial modern seperti jaminan pensiun atau jaminan orang miskin, jaminan sosial orang tua dan sebagainya. Tetapi karena pertumbuhan yang meledak dari penyandang masalah sosial itu negara-negara maju kewalahan.
Kalau kekeliruan di negara maju itu baru terasa selama seratus limapuluh tahun, hal serupa terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi di negara berkembang. Yang di negara maju bisa ditunggu selama seratus limapuluh tahun, di negara berkembang seperti Indonesia hanya terjadi dalam satu generasi atau sekitar 25-30 tahun. Ini berarti bahwa negara maju mengalami proses pengembangan yang lamban sehingga seluruh proses peningkatan kesadaran dan perubahan-perubahan yang diperlukan juga memakan waktu yang lama. Di negara berkembang dengan pengalaman seperti Indonesia proses itu terjadi sangat cepat. Kalau kita mengikuti negara maju dengan membentuk Welfare State, maka beban yang berat akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

3. Welfare Society dan Workfare Society
Karena persoalan yang makin rumit itu mulai banyak negara maju yang cenderung berubah dan mulai mengembangkan Workfare Society yang akhirnya menuju ke Workfare State, yaitu suatu negara yang menempatkan dukungan pemerintah kepada warga negaranya berupa prioritas pemberdayaan yang tuntas, yang membangun manusia seutuhnya dengan kualitas tinggi agar laku kerja dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Dengan demikian
setiap keluarga bisa melaksanakan hak-haknya secara demokratis, bisa melakukan pilihannya secara bebas dan bisa mengambil keputusan serta memilih nilai-nilai luhurnya sesuai pilihannya.

Pemerintah tidak lagi mengeluarkan dana yang melimpah untuk memberi jaminan sosial secara luas seperti dicita-cita dalam suasana Welfare State. Karena itu tumbuh pendekatan baru dalam proses pengembangan masyarakat di negara-negara maju tersebut. Persoalan yang sama mulai terasa di Indonesia. Tuntutan yang muncul dalam masyarakat dalam pengertian Welfare State mendorong masyarakat dan penduduk untuk memasrahkan hidupnya pada jaminan pemerintah. Pemerintah Indonesia menyambutnya dengan BIT dan program-program pelayanan serupa seperti beras murah dan sebagainya.
Dorongan yang salah sasaran itu mengumandang dan seakan-akan rakyat Indonesia diajak meniru kehidupan yang mapan dari negara maju. Akibatnya BIT melahirkan beras murah, pikiran-pikiran sekolah gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya. Kalau
perkembangan masyarakat itu tidak diantisipasi dengan baik, maka pengalaman negara maju yang mengikuti proses tuntutan masyarakatnya dengan mengembangkan suatu Welfare State, yang menjamin warganya dengan jaminan sosial, akan ditiru mentah-mentah dan negara kita, dalam waktu singkat akan kewalahan. Artinya, bisa saja negara ini bangkrut karena memberi santunan yang berlebihan kepada komunitas yang dianggap kurang mampu dan menyandang masalah sosial. Masyarakat menjadi malas dan bangsa ini dengan mudah dijajah oleh negara lain.

4. Tumbuhnya Peranan Civil Society
Tiba waktunya untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan pengembangan Workfare Society yang akhirnya akan menelorkan Workfare State yang menuntut tumbuhnya Civil Society dengan ciri-ciri yang berbeda dengan komunitas atau Civil Society di masa lalu. Di masa lalu Civil Society mempunyai peranan dalam pelayanan sosial masyarakat. NGO yang dibentuk masyarakat menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan apabila pemerintah belum mampu memberikan pelayanan sosial, Civil Society dengan NGO-nya memberikan pelayanan pendahuluan. Ada kalanya masyarakat berlanjut dan meneruskan pelayanan itu biarpun pemerintah telah memberikan atau mengadakan pelayanan yang serupa. Atau pemerintah memberikan subsidi melalui NGO yang meneruskannya kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat terdapat tiga pilar penting yang perlu diperhatikan, pertama adalah jaminan sosial tradisional berupa budaya gotong royong, saling membantu dan peduli sesama anak bangsa. Jaminan sosial oleh masyarakat dalam kekerabatan yang tinggi itu harus dibedakan dengan jaminan sosial oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti panti-panti yang muncul sebagai bagian dari Welfare State.
Pilar kedua adalah jaminan sosial yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya untuk karyawan dan anggota keluarganya. Pilar kedua ini sebenarnya merupakan perluasan jaminan tradisional oleh keluarga dalam arti keluarga yang lebih besar. Jaminan oleh perusahaan ini perlu dilanjutkan dengan dukungan semua stakeholder dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan pilar yang ketiga adalah jaminan sosial melalui jaring pengaman sosial modern yang biasanya dilayani oleh pemerintah atau perusahaan yang ditunjuk atau dibantu oleh pemerintah. Pilar ketiga ini perlu dirumuskan menjadi bagian yang terpadu bersama proses pemberdayaan yang bertujuan menjadikan masyarakat sebagai sasaran yang diberdayakan menjadi masyarakat yang mandiri.
Dalam prakteknya, sewaktu mengembangkan jaminan sosial pada umumnya, masyarakat negara-negara berkembang biasanya langsung meniru atau dipaksa meniru negara maju. Para pemimpinnya menerima anjuran dan melompat kearah penerimaan konsep jaminan sosial jenis yang kedua atau jenis
yang ketiga, yaitu jaring pengaman sosial modern yang biasanya diterapkan di negara maju. Mereka mengabaikan jaminan sosial tradisional bahkan memporak porandakan jaminan sosial dan budaya gotong royong tersebut.
Secara praktis tidak ada, kalau ada dalam jumlah yang sedikit atau dilakukan secara tidak langsung, usaha pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara atau meningkatkan mutu jaminan sosial tradisional. Dalam praktek tidak terlihat adanya usaha memelihara suasana gotong royong, padahal di Indonesia pilar ini merupakan salah satu roh dari falsafah bangsa Pancasila.

a. NGO dan Pelayanan Masyarakat
Peranan organisasi masyarakat dalam pelayanan masyarakat seperti itu masih sering dilakukan dan berlangsung sampai dewasa ini. Di banyak negara maju peranan itu sa-ngat menonjol dan tumbuh sebagai lembaga-lembaga mandiri yang disokong oleh mereka yang mampu atau oleh pemerintah. Atau lembaga itu maju karena mempunyai dana abadi yang menjamin pelayanan yang baik dan kontinyu kepada masyarakat yang membutuhkan.
Peranan NGO sebagai pelayan masyarakat di masa lalu bisa dalam wujud kepemilikan terhadap satu, dua, atau beberapa lembaga swadaya masyarakat berupa panti atau lembaga seperti itu. Kegiatan organisasi tersebut antara lain menyantuni anak-anak, orangtuaatau lansia, atau penyandang masalah sosial yang berada dalam panti atau lembaga asuhannya. Sifat seperti ini adalah bagian dari pelayanan masyarakat yang tumbuh dalam Welfare Society atau Welfare State. Tentu ada pula lembaga yang dengan gigih melakukan peran lain yang idealnya tumbuh dalam suatu kesempatan baru yang tumbuh menjadi Workfare Society atau Workfare State.


b. Peranan Baru Pemberdayaan Masyarakat
Peranan baru bagi lembaga maupun instansi pemerintah yang idealnya dijamin dengan UU adalah menyempurnakan atau bahkan mengubah peran pemerintah, masyarakat, NGO dan semua kalangan, dari kegiatan pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat menjadi upaya-upaya besar dalam proses pemberdayaan yang paripurna, terpadu dan tuntas. Peranan baru ini merangsang dan mempromosikan demokrasi, pemberdayaan, hak-hak azasi manusia, pembangunan manusia dan kemandirian yang tinggi. Secara ringkas bisa disebut sebagai: From providing services to activiting, from providing services to empowerment and promoting human and social rights.
Peranan baru ini sebenarnya sudah mulai muncul awal tahun 1990-an di negara maju dan di beberapa negara yang peduli terhadap masalah hak-hak azasi manusia dan pembangunan manusia. Gerakan dunia itu menjadi gerakan yang merangsang demokratisasi dan gerakan politik yang memberikan kesempatan kepada setiap individu dan masyarakat melakukan pilihan secara demokratis serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator. Ukuran-ukuran baru juga diperkenalkan seperti Human Development Index, dan akhirnya dalam bentuk berupa sasaran dan target-target MDGs.

Tetapi aliran baru ini untuksebagian negara berkembang dianggap sebagai angin lalu. Banyak negara berkembang tetap terbuai mengikuti pola lama dan berjuang keras untuk mengembangkan Welfare State seperti halnya trend lama di negara maju. Lembaga-lembaga sosial di negara berkembang, termasuk lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang sosial, tetap berkembang seperti sediakala. Sangat sedikit yang mengubah arah atau memperluas usahanya kearah pemberdayaan masyarakat dengan jangkauan yang luas ke pedesaan dan pedukuhan. Salah satu usaha untuk mengubah arah itu dilakukan dengan diterbitkannya UU Lansia yang disyahkan di tahun 1999 yang secara jelas memasukkan unsur-unsur pemberdayaan dengan bobot yang berarti.
Karena itu tidak ada pilihan lain bahwa RUU Kesejahteraan Sosial yang sedang dikembangkan dewasa ini harus menjadi acuan baru tugas, fungsi pembangunan sosial kemasyarakatan serta pendekatan jaminan sosial di Indonesia dalam suasana pengembangan peran pemerintah dan Civil Society yang secara jelas mendukung proses pemberdayaan menuju masyarakat sejahtera secara mandiri.
Dalam konteks baru ini lembaga sosial kemasyarakatan dijamin untuk menjadi lembaga profesional, yang dengan pengalamannya, dapat menularkan ilmu, ketrampilan dan semangatnya kepada masyarakat. Lembaga-lembaga itu harus mampu dan mau memperluas jangkauannya ke masyarakat luas sehingga tumbuh pelayanan bermutu oleh masyarakat, keluarga dan individu dengan warna warm' dan pilihan oleh masyarakat sendiri secara mandiri. Masyarakat, dan dalam ukuran kecil, keluarga, menjadi titik sentral baru yang mengusung pelayanan promotif dan pemberdayaan sebagai upaya pencegahan timbulnya masalah kemiskinan atau masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Upaya masyarakat, dalam ukuran kecil keluarga, itu tidak dianggap saingan oleh lembaga sosial atau panti, atau juga oleh pemerintah, tetapi justru diberikan dukungan yang kuat untuk mekar dan membangun keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata dan mandiri.

5. Strategi Dukungan Politik
UU mempunyai peran ganda, pertama sebagai patokan untuk menampung aspirasi masyarakat yang sudah berkembang. Dan kedua, menjadi pedoman untuk mengarahkan perubahan masyarakat yang diharapkan menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sebagai acuan untuk kedua peran itu diperlukan setidaknya dua kelompok dukungan massa yang luar biasa, yaitu berupa dukungan yang jelas dari seluruh lapisan masyarakat sehingga meyakinkan bahwa arah yang diambil adalah suatu tata
nilai baru dalam alam demokrasi yang berisi kemampuan untuk memilih, melaksanakan secara mandiri dan melaksanakannya juga secara mandiri. Arah baru itu menjamin keluarga dan anggotanya secara demokratis.
Dukungan kedua adalah dukungan yang harus bersifat politis yang kuat dari kalangan politisi, utamanya para anggota DPR RI dan DPD RI, agar suatu phenomena baru bisa diramu dalam suatu rancangan UU yang bisa diterima dengan mantab sebagai UU.

a. Dukungan Massa
Apabila kita menghendaki agar pikiran-pikiran baru tentang pembangunan masyarakat melalui proses pember-dayaan dalam konteks mencapai cita-cita masyarakat yang bekerja keras atau Workfare Society, maka kita harus mampu mengembangkan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang luas untuk menjelaskan dan meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat. Komitmen yang disertai kesadaran yang tinggi itu akan menelorkan gagasan, prakarsa, pelembagaan dan akhirnya pembudayaan ide-ide yang awalnya sukar diterima. Kecenderungan itu memerlukan perubahan sikap mental dan tingkah laku yang mengarah kepada budaya baru yang wujudnya tidak seperti pengalaman mengidolakan Welfare State, tetapi budaya baru yang lebih maju yang memberi peranan baru bagi lembaga-lembaga Civil Society sebagai pendukung proses pemberdayaan yang kuat.

b. Dukungan DPR RI dan DPD RI
Dukungan massa tersebut akhirnya harus diterjemahkan menjadi dukungan politik oleh politisi di lingkungan DPR RI dan DPD RI agar menghasilkan Rancangan UU Kesejahteraan Sosial yang arah dan isinya mendukung pengembangan Workfare State seperti yang menjadi kecenderungan masyarakat demokratis dewasa ini. Karena masalah sosial kemasyarakatan, termasuk upaya untuk memelihara kehidupan harmonis dengan jamian sosial tradisional menyangkut keluarga dan masyarakat di daerah, maka DPD RI diharapkan ikut memberikan dukungan terhadap lahirnya UU yang tidak serta merta menolak kehidupan budaya yang yang selama ini hidup dalam masyarakat luas.
Dengan latar belakang itu kita sangat berharap DPR RI dalam membahas RUU Kesos memberi perhatian yang tinggi terhadap aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi dewasa ini dimana pemerintah lebih bersifat mengayomi dan memberikan dukungan fasilitasi terhadap langkah-langkah dan karya nyata yang dilakukan oleh masyarakat madani atau civil society.

c. Rancangan UU Kesos
Karena itu langkah-langkah yang diambil oleh DNIKS diarahkan untuk tujuan terse-but. Namun masih diperlukan pendala-man dan sosialisasi yang luas. Beberapa organisasi yang bernaung dalam DNIKS
masih perlu diyakinkan. Sebagian lagi perlu mengubah sikap atau mindset. Beberapa lembaga sosial di Indonesia, juga di beberapa negara berkembang lainnya, menganut pikiran-pikiran lama yang mulai ditinggalkan negara-negara maju. Kalau sikap ini berlanjut Indonesia bisa terperangkap atau mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara maju, terseret pola lama yang gagal, terbelenggu pola yang dianggap gagal.
Dukungan organisasi sosial dan masyarakat luas dalam mendampingi pemerintah memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesejahteraan sosial untuk rakyat banyak; Karena persoalan sosial beraneka ragam, untuk membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang beragam diperlukan berbagai lembaga yang mampu mengembangkan pembinaan dan dukungan terhadap penyelesaian berbagai masalah sosial kemasyarakatan menurut ragamnya tersebut;

Jaringan Nasional:
- Proses pembangunan sosial kemasyarakatan adalah suatu proses pemberdayaan yang bisa berlangsung sangat lama dan melelahkan. Proses itu memberi kesempatan dan me-ngundang semua keluarga dan penduduk untuk ikut berpartisipasi, oleh karena itu diperlukan jaringan kelembagaan luas sampai ke pedesaan dan pedukuhan, yang dibentuk, dikelola, dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri dengan fasilitasi dan dukungan pemerintah;
Setiap keluarga, masyarakat atau organisasi masyarakat di pedesaan dan pedukuhan mempunyai hak dan kewajiban ikut serta berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara mandiri, menurut pilihan yang demokratis.

Ukuran Keberhasilan dan Penghargaan :
- Pemerintah bersama organisasi masyarakat memantau program dan kegiatan pemberdayaan untuk membangun keluarga sejahtera berdasarkan indikator yang disepakati secara nasional dan global;
- Indikator pemberdayaan keluarga dan anggotanya didasarkan pada ukuran partisipasi keluarga serta besaran akses atau hasil-hasil proses pemberdayaan dalam ukuran baku
yang bersifat regional, nasional dan global;
- Pemerintah atau organisasi masyarakat memberikan penghargaan atas prestasi pemberdayaan kepada perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga lain yang nyata-nyata merangsang dan atau berpartisipasi dengan hasil yang membanggakan dan patut diteladani.

6. Penutup
Demikianlah pokok-pokok pikiran DNIKS yang dalam waktu yang akan datang harus lebih dikembangkan untuk ikut mengantar pembahasan RUU Kesos bersama masyarakat dan kalangan politisi di DPR RI, DPD RI dan kalangan pemerintah. Dan akhirnya akan

mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan yang abadi, lahir dan batin, secara terhormat, mandiri dan demokratis.

PDF Version
 
 
   
 
>> COMMUNITY BASED SOCIAL DEVELOPMENT
Indonesian Case
>> GREEN AND CLEAN SURABAYA
>> PAK HARTO HABIS MANIS SEPAH DIBUANG
PERCIK PENGKHIANATAN DAN HUJATAN
>> PEMBINAAN USAHA KELUARGA MANDIRI (PUNDI)
>> PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KREDIT YANG DISALURKAN YAYASAN DAMANDIRI (BUKU-II)
>> BERIBU ALASAN RAKYAT MENCINTAI PAK HARTO
>> CATATAN TENTANG "SILVER COLLEGE"
.... belajar kembali untuk mengabdi dan membina masyarakat dan keluarga ...
NOTES ON THE IMPLEMENTATION OF THE "SILVER COLLEGE"
... continue education to serve and foster the family and community ...
>> FAMILY EMPOWERMENT POST
P O S D A Y A
Local Community Institution For Poverty Alleviation Through The Strengthening Of The Functions Of Families And The Attainment Of Mdgs Objectives
>> POSDAYA Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pemantapan Fungsi Keluarga Dan Pencapaian Target MDGs
>> PETUNJUK PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
>> INDONESIA INVITES
BIG ENLIGHTENMENT
Batch 2; OBSERVATION STUDY TOUR
THE EMERGING PARADIGM FOR EMPOWERING THE FAMILY AND COMMUNITY AT THE GRASS ROOTS
>> PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KREDIT YANG DISALURKAN YAYASAN DAMANDIRI
>> BUKU PANDUAN ACARA KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL KE-4 MAKASSAR, 21 - 23 AGUSTUS 2007, TEMA " MEMPERKUAT MODAL SOSIAL BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN"
>> POSDAYA ALIANSI BANGUN ANAK BANGSA
>> PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS
  
 
 


DRadio 103.4 FM Online

Home | Profil | Kontak Kami | Buku Tamu
Redaksi Damandiri : redaksi@damandiri.or.id
Copyright © 2003 Damandiri.or.id
designed by Gemari Online
Streaming Radio DFM Jakarta

Gemari Online