Dunia pertambangan sering diangap sebagai perusakan alam dan lingkungan, oleh karena itu negara dengan cadangan tambang yang cukup besar seperti Indonesia sudah harus memiliki pedoman standar lingkungan pertambangan. Provinsi Maluku Utara dikenal dengan daerah penghasil nikel. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Daerah Operasi Maluku Utara adalah salah satu unit produksi PT. Aneka Tambang Tbk, yang pekerjaan penambangannya
dilaksanakan 90% oleh kontraktor, sedangkan pengawasannya di bawah UBPN Maluku Utara. Tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan pada daerah reklamasi lahan pasca penambangan dan menentukan arahan strategi kebijakan reklamasi lahan pasca penambangan nikel. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan di lapangan pada bulan Desember 2006-September 2007.

Oleh:
BUDI YUSUF
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008

COVER

PRAKATA

RIWAYAT
ABSTRAK


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumberdaya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

1.2. Kerangka Pemikiran
1.3. Perumusan Masalah
1.4. Tujuan Penelitian
1.5. Manfaat Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya Lahan dan Lanskap
Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya lahan diperlukan di setiap kegiatan manusia. Pengelolaan sumberdaya lahan adalah segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada sebidang lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan tersebut (Sitorus, 2004).

2.2. Karateristik Lahan Pasca Penambangan
2.2.1. Kondisi Fisik Tanah
2.2.2. Kondisi Kimia Tanah
2.2.3. Kondisi Biologi Tanah
2.3. Tahap Persiapan Penambangan
2.3.1. Perintisan (Pioneering)
2.3.2. Pembabatan (Clearing)
2.3.3. Pengupasan Tanah Penutup (Stripping)
2.3.4. Pembuatan Jenjang (Bench)
2.4. Reklamasi Lahan Pasca Penambangan
2.5. Strategi
2.6. Kebijakan
2.6.1. Aspek Kegagalan Kebijakan (Policy Failure)
2.6.2. Analisis dan Proses Kebijakan
2.6.3. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia
2.7. Perlindungan Lingkungan Hidup
2.8. Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Terhadap Lingkungan Hidup
2.9. Prinsip Good Environmental Governance (GEG)
2.10. Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di lahan pasca penambangan nikel pada lahan konsesi PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Daerah Operasi Maluku Utara yang terletak di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat pada gambar lampiran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 490.K/24.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi KW97PP0443, tanggal 20 September 2000. Luas wilayah daerah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Aneka Tambang Tbk adalah 39.040 Ha. Pemberian Kuasa Pertambangan ekploitasi ini merupakan peningkatan sebagian dari wilayah KP Eksplorasi D.U. 358/Maluku. Waktu penelitian dari bulan Desember 2006 sampai dengan September 2007.

3.2. Bahan dan Peralatan
3.3. Jenis dan Sumber Data
3.4. Metode Pengumpulan Data
3.5. Analisis Data
3.6. Analisis Kebijakan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1. Letak Geografi dan Administrasi
Secara goegrafis wilayah Kabupaten Halmahera Timur terletak di bagian timur dari wilayah Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Timur terletak pada 1° 4' - 0° 40' LS dan 126° 45' - 130° 30' BT. Secara umum karakter bentang alam didominasi oleh kawasan pesisir atau pantai dan kawasan pegunungan atau perbukitan. Sebagian besar wilayah desa berhadapan kngsung dengan teluk atau lautan lepas (± 75% desa memiliki garis pantai), sedangkan 25% lainnya di daerah pegunungan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Timur adalah 14.202,01 Km2 yang terbagi atas + 6.506,19 Km2 (650.619 Ha) daratan dan 7.695,82 Km2 lautan.

4.2. Klimatologi
4.3. Topografi
4.4. Jenis Tanah
4.5. Potensi Sumberdaya Mineral dan Migas
4.6. Sosial
4.6.1. Tingkat Kependudukan
4.6.2. Tingkat Pendidikan
4.6.3. Tingkat Sosial
4.7. Aspek Ekonomi
4.8. Aspek Transportasi Wilayah
4.9. Aspek Sarana dan Prasarana Wilayah
4.9.1. Sarana Wilayah
4.9.2. Prasarana Wilayah
4.10. Luas Penggunaan Lahan
4.11. Kondisi Degradasi Akibat Kegiatan Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk di Tanjung Buli
4.11.1. Ekologi
4.11.2. Ekonomi
4.11.3. Sosial
4.11.4. Kelembagaan
4.12. Pengelolaan Lingkungan Lahan Pasca Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk di Tanjung Buli
4.12.1. Pengelolaan Kemajuan Penambangan dan Penimbunan Overburden
4.12.2. Pengelolaan Limbah Oli Bekas
4.12.3. Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
4.12.4. Reklamasi Lahan
4.12.5. Program Pengembangan Masyarakat Oleh PT. Aneka Tambang Tbk

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Arahan Strategi Kebijakan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Daerah Operasi Maluku Utara

Penambangan nikel oleh PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Daerah Operasi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Timur di Tanjung Buli berlangsung sejak Tahun 2001. Luas kuasa pertambangan eksploitasi adalah 39.040 Ha meliputi tiga lokasi yaitu Pulau Gee, Tanjung Buli dan Mornopo.

5.1.1. Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) Stakeholders Pengelolaan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk .
5.1.2. Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) Prioritas Aspek Terhadap Pengelolaan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk
5.1.3. Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) Prioritas Aspek Terhadap Alternatif Kebijakan Pengelolaan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan PT. Aneka Tambang Tbk
5.2. Pembahasan Umum

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya kegiatan eksploitasi penambangan nikel oleh PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Daerah Operasi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dengan sistem tambang terbuka di Tanjung Buli setelah pasca penambangan mengakibatkan degradasi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan di lokasi lokal, namun di sisi lain meningkatkan pendapatan nasional. Realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan sampai dengan triwulan I Tahun 2007 rata-rata kurang dari target rencana kerja pengelolaan lingkungan PT. Aneka Tambang Tbk Tahun 2007 sehingga masih memerlukan pemantauan.

6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2

DAFTAR TABEL
No. Halaman
1. Sifat Fisik Tanah di Lokasi Penambangan Nikel Tanjung Buli
2. Jenis Informasi dan Bentuk Kebijakan
3. Skala Banding Secara Berpasangan dalam AHP
4. Uraian Parameter, Data, Kondisi Lahan Pasca Penambangan dan Implikasi
5. Pengambilan Responden
6. Data Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2001-2007 Kabupaten Halmahera Timur
7. Data Iklim Tahun 2002-2007 Kabupaten Halmahera Timur
8. Distribusi Jenis Tanah Dominan Menurut Kecamatan
9. Struktur Kependudukan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2004
10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006 (Juta Rupiah)
11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006 (Juta Rupiah)
12. Penggunaan Lahan s.d Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
13. Luas dan Jumlah Overburden Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
14. Kondisi dan Cuaca pada Saat Pelaksanaan Pengambilan Sample atau Contoh Air Laut Tambang Tanjung Buli pada Februari 2007
15. Pemantauan Kualitas Air Laut Tambang Tanjung Buli
16. Fasilitas Pengendalian Sedimen dan Erosi
17. Jumlah Areal Penebangan Kayu Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2005
18. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2000-2006
19. Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Pertambangan
20. Uraian Dampak Ekologi, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan Tambang Tanjung Buli
21. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Aneka Tambang Tbk
22. Jumlah Overburden Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
23. Limbah Oli Bekas Tambang Tanjung Buli Triwulan I Tahun 2007
24. Biaya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Tambang Tanjung Buli Triwulan I Tahun 2007
25. Realisasi Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
26. Jumlah dan Jenis Tanaman Reklamasi Sampai dengan Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
27. Pemantauan Keberhasilan Reklamasi Sampai dengan Triwulan I Tahun 2007 Tambang Tanjung Buli
28. Community Development dan Rincian Realisasi Bina Lingkungan Triwulan I-IV Tahun 2006
29. Nilai Prioritas Kelompok Stakeholders
30. Peran dan Fungsi Stakeholders
31. Nilai Prioritas Aspek
32. Nilai Prioritas Alternatif Kebijakan
33. Evaluasi Kesesuaian Lahan Pasca Penambangan Tanjung Buli

DAFTAR GAMBAR
No. Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian
2. Penetapan Kebijakan yang Ideal dan Proses Implementasi (Rees, 1990)
3. Variasi Analisis Kebijakan (Gordon et al.,1997 dalam Parson, 2005)
4. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah (Dunn, 2003)
5. Struktur Hierarki Perumusan Strategi Kebijakan
6. Tahapan Penelitian
7. Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur
8. Intensitas Curah Hujan Tahun 2001-2007 Kabupaten Halmahera Timur
9. Peta Potensi Mineral dan Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur
10. Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Timur dirinci per Kecamatan Tahun 2001-2004
11. Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Halmahera Timur dirici per Kecamatan Tahun 2004
12. Peta Rencana Penyebaran Fasilitas Sarana Wilayah Tahun 2005 dan 2015 Kabupaten Halmahera Timur
13. Kondisi Tanah di Lokasi Penambangan Tanjung Buli
14. Dampak Aktifitas Penambangan
15. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian serta Pengangkutan dan Komunikasi
16. Produksi Ikan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2004
17. Persentase Peningkatan Kegiatan Sosial, Hiburan dan Rekreasi, Perorangan untuk RT dan Sewa Bagunan Tahun 2001-2006
18. Jumlah Pegawai PEMDA Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2000-2006
19. Realisasi Biaya Kesehatan Karyawan dan Masyarakat Tahun 2006
20. Tempat Penampungan Oli dan Oli Bekas
21. Realisasi Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Tanjung Buli
22. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Publik
23. Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2002-2006
24. Hasil Analisis Keterkaitan Antar Komponen Penentu Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Lahan
25 Nilai Prioritas Kelompok Stakeholder
26. Matriks Evaluasi Peran PEMDA
27. Matriks Evaluasi Peran Perusahaan
28. Matriks Evaluasi Peran LSM
29. Matriks Evaluasi Peran Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian
30. Matriks Evaluasi Peran Masyarakat
31. Nilai Prioritas Aspek
32. Nilai Prioritas Alternatif Kebijakan
33. Hasil Struktur Hierarki Perumusan Arahan Strategi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Nikel PT. Aneka Tambang Tbk