MEMBAWA KEDAULATAN SOSIAL KE DESA

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Pada awal bulan ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di seluruh Indonesia. Beberapa hari sebelumnya ada beberapa lembaga sosial, di daerah dan di pusat, yang ikut memberi warna pada peringatan Hari Pendidikan Nasional itu dengan kerja keras membawa Kedaulatan Sosial ke pedesaan. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno, isteri Gubernur Sumatera Barat, menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh jajaran LKKS dari seluruh provinsi membahas program dan kegiatan sosial yang segera akan dilaksanakan di seluruh Nagari. Beberapa Perguruan Tinggi Islam, STAIN di Pangka Raya, IAIN di Surakarta dan banyak lainnya menyiapkan diri menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya dengan mengirim mahasiswa seniornya ke Masjid dan ke desa-desa. Upaya ini mengikuti keberhasilan KKN yang diadakan oleh banyak perguruan tinggi sebelumnya. KKN tersebut bertujuan mendidik dan memberikan penyegaran budaya gotong royong kepada rakyat banyak.

 Dalam rangkaian upaya meningkatkan pendidikan dan penyuluhan untuk menyegarkan dan membangkitkan budaya gotong royong dan peduli sesama anak bangsa itu, LKKS provinsi Sumbar menggandeng Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya, kalangan lembaga sosial, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan kalangan perbankan bahu membahu menyingsingkan lengan baju mengatasi kemiskinan dalam hal kesehatan, pendidikan, kemampuan wirausaha dan pelestarian serta pemanfaatan lingkungan yang bisa menambah kesejahteraan rakyat. Jajaran LKKS mengundang seluruh keluarga untuk taat melaksanakan ibadah zakat yang oleh Badan Zakat provinsi sebagian disalurkan melalui LKKS untuk diteruskan sebagai bantuan kepada keluarga miskin dan para penyandang disabilitas.

 Rencana program dan kegiatan besar-besaran yang akan dikerjakan oleh LKKS Sumbar itu membawa pesan dan arahan yang jelas yaitu mengajak masyarakat secara gotong royong tidak selalu menengadahkan tangannya meminta bantuan, tetapi bekerja cerdas dan keras untuk makin mandiri. Oleh karena itu dengan tekad bulat sejak beberapa waktu yang lalu LKKS secara konsisten selalu mengajak seluruh jajarannya di semua wilayah mengembangkan budaya gotong royong melalui pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), sebagai forum keluarga di setiap Nagari dan Jorong bersilaturahmi untuk saling berbagi agar makin mandiri. Dalam Rapat Koordinasi yang digelar selama dua hari itu, Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno menegaskan bahwa tidak satupun Pemda di Kabupaten/Kota menolak ajakan mengembangkan Kedaulatan Sosial pada tingkat akar rumput itu. Sambutan yang gegap gempita itu menghasilkan hampir 900 Posdaya di pedesaan.

 Karena keberhasilan yang makin matang tersebut, setelah di semua Posdaya anggotanya giat menyelenggarakan kegiatan dalam bidang kesehatan yang makin tinggi dan upaya pendidikan, termasuk mengantar dikembangkannya PAUD dan pendampingan wajib belajar, Ibu Ketua Umum LKKS mengusulkan agar Posdaya segera dilengkapi dengan kegiatan ekonomi yang berjiwa sosial. Keluarga mampu dianjurkan mengampu keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin dan disabilitas untuk bergabung dalam usaha ekonomi mikro sebagai calon pengusaha. Untuk itu diminta Yayasan Damandiri membantu mengembangkan Skim Tabur Puja melalui Koperasi atau Bank Nagari agar keluarga-keluarga di pedesaan dapat menabung, dan kalau sudah siap, membuka usaha mikro. Bagi keluarga pemula itu bisa mendapatkan kredit melalui Skim Tabur Puja seperti yang telah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat selama ini. Beliau juga meminta agar segera dikembangkan Sentra Kulakan (Senkudaya) yang dikelola koperasi masyarakatnya sendiri, untuk membantu supply barang dagangan dengan harga terjangkau bagi pedagang mikro yang segera dibangkitkan oleh setiap Posdaya di desa-desa.

 Ketua Yayasan Damandiri yang hadir dalam Rakor tersebut, dengan jaminan komitmen segala pihak, termasuk dukungan Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc, yang sangat peduli terhadap usaha pemberdayaan keluarga, menyetujui bahwa Skim Tabur Puja segera dikembangkan sebagai pertanda untuk mendukung seluruh jajaran LKKS yang bertekad mendidik pengembangan Pembangunan Kedaulatan Sosial di pedesaan. LKKS akan bekerja dengan jaringan mahasiswa dan seluruh kekuatan pembangunan, mengajak masyarakat mengembangkan budaya mandiri melalui usaha mikro yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dimana pelayanan kebutuhan pokok sehari-harinya ditangani bukan dengan cara charity atau belas kasihan, tetapi melalui usaha gotong royong diatur melalui usaha bersama yang saling menguntungkan. Usaha itu dilakukan melalui kegiatan ekonomi oleh rakyat dimana keuntungannya tidak diwujudkan berupa uang untuk perusahaan semata, tetapi sejak awal, setiap hari dan setiap peserta, diuntungkan langsung karena bisa belanja dengan harga terjangkau, mudah dan dekat tempat tinggalnya melalui usaha yang dikelola sendiri.

 Di tingkat pusat, Dirjen PSPK, Hartono Laras, menggelar pertemuan dengan jajaran DNIKS. Dirjen yang didampingi lengkap jajarannya beserta para staf ahli telah mendengarkan rancangan DNIKS yang bersama lebih dari 100 organisasi sosial lainnya akan mengelar tekad bersama untuk mengembangkan Kedaulatan Sosial pada tingkat pedesaan. Usaha ini akan diwujudkan dengan memperbaharui dukungan MOU atau piagam kerjasama disusul dengan upaya konkrit memperkuat program pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Dalam kerjasama mengarah kepedesaan itu setiap lembaga tingkat pusat dianjurkan membawa tenaga profesionalnya menggelar gerakan peduli dan dukungan sosial di pedesaan. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Yayasan Damandiri).