MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA
Tanggal: 4 Januari 2010, Laporan: Prof Dr Haryono Suyono

Pada akhir tahun 2009 yang lalu Menko Kesra RI, Dr. Agung Laksono, didampingi oleh Ketua Umum DNIKS, Prof. Dr. Haryono Suyono, dan Ketua Lembaga Leadership, Danang Girindrawardhana, telah memberikan penghargaan untuk 20 tokoh nasional yang terdiri dari dua orang Gubernur, 18 orang Bupati dan Walikota yang berasal dari seluruh Indonesia. Para penerima penghargaan tahun 2009 dianggap mempunyai kepemimpinan yang menonjol dalam melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuai kesepakatan dunia yang dirumuskan sebagai Millennium Development Goals (MDGs), dengan berhasil.

Kesepakatan dunia itu merupakan komitmen dari lebih 189 Pimpinan dunia dalam Sidang Umum PBB tentang Program Pembangunan Manusia abad Millennium. Program ini merupakan pendekatan pembangunan baru yang dimulai sekitar akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Proses ini menghargai manusia dan kemanusiaan, mengakui hak-hak azasi manusia, kemerdekaan dan kebebasan dalam memilih masa depannya. Melalui pendekatan itu negara-negara di dunia ditempatkan dalam urutan (ranking) berdasarkan pencapaian indikator yang disebut Human Development Index (HDI).

Secara rinci ukuran Index HDI bertumpu pada ukuran panjangnya usia harapan hidup, rata-rata lamanya pendidikan dan kemampuan ekonomi penduduk sebagai usaha keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa. Lebih dari itu, sejak tahun 1994 para pemimpin dunia menindak lanjuti upaya itu dengan mengadakan pertemuan akbar dalam bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, wanita dan lainnya, yang mengarah pada upaya peningkatan mutu manusia dan pendapatan rakyatnya yang adil dan merata. Berbagai pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif dan akhirnya pada tahun 2000 dirumuskan sebagai program dan sasaran Pembangunan Millennium. Program itu disepakati, dikukuhkan dan ditanda tangani dalam Sidang Umum PBB oleh lebih dari 190 pemimpin dunia. Indonesia diwakili oleh Presiden Megawati.

Program pembangunan Millennium mengandung 8 sasaran dan target-target yang lebih luas dibandingkan dengan target HDI yang mulai dimasyarakatkan sebelumnya tanpa adanya komitmen dari pemimpin dunia yang digalang oleh PBB. Delapan sasaran dan target pembangunan Millennium itu akan diselesaikan pada tahun 2015. Namun, sampai tahun 2005 banyak negara mengabaikan pelaksanaan sasaran MDGs sehingga PBB menggelar pertemuan ulang para pemimpin dunia untuk mengoreksi serta menyegarkan komitmen yang telah dicapai pada tahun 2000. Pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Presiden SBY.

Seperti sebelumnya, Program MDGs merupakan upaya perluasan pembangunan dengan menempatkan manusia sebagai titik sentralnya. Pada intinya program ini mengusahakan agar manusia bebas dari kemiskinan dan kelaparan, sehat, cerdas dan mandiri sehingga mempunyai rasa percaya diri untuk mengembangkan kerjasama internasional yang terhormat. Prioritasnya bertumpu pada upaya mengungkit penduduk tertinggal dalam pembangunan, yaitu pada upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan melalui peningkatan kesehatan penduduk, utamanya kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan terhadap penyakit menular, termasuk penyakit baru seperti HIV/AIDS dan lainnya. Disamping itu ditingkatkan upaya penanganan pendidikan dan kewirausahaan, dengan memperhatikan kesetaraan jender agar semua penduduk memperoleh kesempatan yang adil untuk mengembangkan kesejahteraannya.

Manusia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, sehat dan cerdas, mempunyai pekerjaan yang memberi pendapatan yang memadai akan mendorong setiap keluarga, suami, isteri dan anak-anaknya, bisa membangun keluarga yang sejahtera dan mandiri. Keluarga mandiri mempunyai harga diri yang tinggi serta mampu membangun kemitraan internasional secara terhormat. Dalam konteks itulah pencapaian sasaran MDGs menjadi sangat penting untuk mengantar setiap anak bangsa berdiri sejajar dan terhormat dengan anak bangsa dari negara-negara lain di dunia.

Indonesia telah sembilan tahun menggelar pembangunan manusia seutuhnya atas dasar sasaran-sasaran MDGs. Para Bupati dan Walikota yang berhasil, antara lain dari Batam, Solok, Bantul, Purbalingga, Karanganyar, Meraoke dan lainnya menopang keberhasilannya melalui kepemimpinan dan budaya kerja keras yang unik. Umumnya daerah-daerah itu menganut pola kepemimpinan yang dinamis dan fasilitatif, mampu mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang melimpah atau terbatas dengan baik, serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dengan baik. Disamping itu pemerintah daerah bekerja cerdas dan efektip, umumnya rakyat diajak dan difasilitasi untuk bekerja keras, pantang menyerah, dan secara sungguh-sungguh diajak mempertahankan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Beberapa daerah yang sumber dayanya miskin, mampu menggerakkan rakyatnya bekerja keras dengan membentuk kelompok bersama untuk memperkuat solidaritas dan forum pemberdayaan keluarga seperti Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

Delapan belas kabupaten yang memperoleh penghargaan mempunyai variasi yang menarik. Sebagai contoh, Kabupaten Jembrana, yang semula merupakan sebuah kabupaten termiskin di Bali, sekarang berubah rankingnya dan telah menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun, bahkan dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Kabupaten ini mempunyai peta keluarga yang cermat dan didukung jaringan IT yang komprehensif. Budaya kerja keras rakyatnya ditopang partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi rakyat itu diperkuat melalui silaturahmi yang intens dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang telah dibentuk dan berkembang di setiap Banjar. Kami haturkan Selamat kepada para penerima penghargaan yang bekerja keras tersebut. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS).

Tag: Pemilu, Demokrasi