KULON PROGO ENTASKAN KEMISKINAN

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Bupati Kulon Progo yang baru, dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K), yang baru terpilih sekitar tigabulan yang lalu, menggantikan Bupati Drs. Toyo S. Dipo yang mengakhiri masa jabatannya untuk dua kali berturut-turut, tidak dengan gegabah menggelar program seratus hari, tetapi layaknya seorang dokter ahli yang konsultan, mengadakan diagnosa yang cermat tentang keadaan rakyat yang memilihnya. Hasil diagnosa itu dipergunakannya untuk mengembangkan kebijakan dalam mengantar rakyatnya menjadi pemeran yang terpercaya dalam upaya mengembangkan kebijakan pro poor, pro job dan pro growth yang dicanangkan oleh pemerintah.

             Hasil diagnosa itu menunjukkan bahwa kabupaten Kulon Progo yang dimasa lalu sangat terkenal dengan rakyatnya yang sangat miskin, masih menyisakan lebih dari 40 persen keluarga pra sejahtera, tidak miskin tetapi dengan mudah akan menjadi miskin kalau keadaan menjadi lebih runyam. Dengan diagnosa yang cermat tersebut, Bupati dan aparatnya mengetahui nama, alamat dan kondisi setiap keluarga sehingga data yang terkumpul menjadi acuan yang akurat untuk pemberdayaan yang dilakukan dengan fasilitasi pemerintah dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Untuk itu, Bupati menetapkan kebijakan agar upaya pemberdayaan mempergunakan unit analisa keluarga sehingga keberhasilannya dapat diukur secara tepat dan juga diketahui siapa dan berapa banyak keluarga yang dapat dientaskan dari lembah kemiskinan. Bupati dan aparatnya dapat mengetahui secara lebih tepat daerah sasaran serta kebutuhan dukungan Pemda untuk mengentaskan lebih banyak keluarga miskin dengan kebutuhan bantuan intervensi yang berbeda-beda dalam setiap periode pembangunan.

             Dengan pengetahuan tentang keadaan keluarga yang akurat tersebut, diputuskan agar selama proses pemberdayaan keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin mendapat kemudahan-kemudahan agar kemampuan yang dimiliki oleh keluarga dapat dipergunakan untuk mendongkrak kemandirian keluarga. Kemudahan itu meliputi upaya preventif dalam bidang kesehatan, yaitu agar dalam proses pemberdayaan, setiap jajaran kesehatan lebih sering mengadakan gerakan preventif penyuluhan kesehatan keluarga, menyegarkan kembali Posyandu dan menjemput bola ke desa dan pedukuhan. Setiap keluarga pra sejahtera dianjurkan lebih sering kontrol ke Puskesmas atau rumah sakit dengan pembayaran ringan atau ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau sakit dan belum mampu pergi ke dokter atau pelayanan kesehatan swasta, dianjurkan berobat ke fasilitas yang disediakan pemerintah dengan pembiayaan ditanggung oleh pemda. Kemudahan lain diberikan kepada anak-anak keluarga miskin untuk sekolah dan mengikuti berbagai kegiatan kursus untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan bergerak dalam bidang ekonomi kerakyatan. Kebijakan lain diberikan untuk mempermudah upaya-upaya pengembangan ekonomi yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.

             Keputusan lain yang menarik adalah kesediaan Pemda untuk bekerja sama dengan Yayasan Damandiri dan mitra kerjanya agar mulai bulan Januari 2012 mendatang menggelar pelatihan untuk seluruh Camat, Lurah/Kepala Desa dan lembaga atau organisasi di pedesaan melanjutkan pembentukan dan pengisian Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang telah berkembang di berbagai desa dan pedukuhan. Tujuannya adalah agar seluruh kekuatan, yaitu semua keluarga yang mampu, termasuk juga keluarga tidak mampu, ikut serta berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan. Posdaya digerakkan sebagai wahana untuk membangun kebersamaan dan mendorong pengembangan ekonomi mikro dengan dukungan melalui lembaga keuangan di desa dan pedukuhan. Kulon Progo mengentaskan kemiskinan, semoga berhasil ! (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri).