POSDAYA DAN MDGs MASUK KALBAR

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Minggu lalu, dalam kesempatan Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di provinsi Kalimantan Barat, yang dibuka oleh Wakil Gubernur, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, mewakili Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, telah ditegaskan bahwa Kalimantan Barat siap melaksanakan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang pencapaian target MDGs melalui Posdaya di desa-desa. Wakil Gubernur didampingi pula oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, MH., serta 14 Bupati/Walikota, Pimpinan TNI ABRI, Polisi, Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh Kepala SKPD terkait dengan pembangunan keluarga,  Kesehatan, Pendidikan, agama dan lainnya, dari seluruh Kalbar, merasa beruntung mendengarkan paparan Ketua Yayasan Damandiri tentang upaya penuntasan sasaran MDGs melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang didukung oleh Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya yang akan dilaksanakan oleh Universtias Tanjungpura yang dipimpin oleh Rektornya, Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA bersama perguruan Tinggi lainnya di Kalbar.

 Pendekatan melalui Posdaya akan menyatukan keluarga di pedesaan menyegarkan kembali budaya gotong royong dan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga dan masyarakat. Dalam sambutannya Wakil Gubernur seraya menghargai prestasi yang dicapai oleh berbagai Kabupaten/Kota dalam gerakan KB, mengajak semua komponen pembangunan untuk tetap bekerja keras, karena daerah lainnya juga mengalami kecepatan yang tinggi.  Wakil Gubernur berharap bahwa biarpun ranking Kalbar tidak dalam urutaan lima besar, tetapi pada umumnya pencapaian dalam bidang pengendalian kelahiran melalui KB cukup memuaskan. Ada kabupaten/kota yang sekaligus meraih beberapa jenis prestasi. Wakil Gubernur mengharapkan agar kecepatan geraknya makin ditingkatkan untuk meyalip kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

 Prof. Haryono yang memberikan paparan tentang pendekatan MDGs melalui Posdaya menyatakan bahwa di masa lalu, pendekatan KB dimaksudkan untuk merampingkan keluarga agar mampu menjadi kekuatan atau agen pembangunan untuk membangun keluarganya secara mandiri. Karena Kalbar dan banyak provinsi di Indonesia kesertaan KBnya sudah lebih dari 50 persen, maka keluarga yang setia itu diajak bersatu untuk memerangi kemiskinan. Untuk itu Presiden telah memberikan petunjuknya melalui Inpres nomor 3 tahun 2010 yang menempatkan keluarga sebagai titik sentral pemberdayaan. Sebagai pusat pemberdayaan perlu diberi petunjuk prioritas kepada anak, kaum perempuan dan keluarga miskin dikembangkan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya tersebut untuk mencapai target MDGs.

 Upaya ini dikembangkan bersamaan dengan upaya yang didukung oleh gerakan masyarakat dan upaya pengembangan ekonomi mikro dan kecil melalui dana yang disediakan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu para Bupati/Walikota diharapkan memberikan fasilitasinya agar upaya dengan mengerahkan ribuan mahasiswa ke desa dan pedukuhan membawa manfaat dalam membentuk Posdaya dan mengisi kegiatan Posdaya dengan delapan program aksi untuk menyelesaikan sasaran dan target MDGS.

 Setelah secara rinci dijelaskan oleh Ketua Yayasan Damandiri langkah-langkah yang perlu diambil, serta mendengarkan sambutan Kepala BKKBN Pusat, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA, yang dibacakan oleh Ibu Dra. Kasmiyati, MSc, Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Pusat, Wakil Gubernur menanggapi agar daerah-daerah mengadopsi kegiatan pemberdayaan keluarga tersebut melalui Posdaya secara sungguh-sungguh. Wakil Gubernur mengingatkan bahwa target MDGs harus diselesaikan secara tuntas pada tahun 2015. MDGs dan Posdaya mulai marak dikembangkan di Kalimantan Barat. Semoga membawa manfaat kepada seluruh anak bangsa. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri).